Program PINTAR, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi rakyat, kini sedang diuji coba di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Inisiatif ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI).
Tujuan Utama Program PINTAR
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih merata, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan.
Program PINTAR tidak hanya berfokus pada pembukaan akses pembiayaan, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan usaha secara berkelanjutan.
“OJK ingin memastikan bahwa literasi keuangan tidak berhenti di pelatihan, tetapi benar-benar mengubah cara masyarakat mengelola keuangan usaha. PINTAR menjadi medium agar pelaku UMKM bisa naik kelas tanpa bergantung pada rentenir atau lembaga keuangan informal,” ujarnya.
Kondisi Ekonomi Cirebon
Menurut Agus, struktur ekonomi di Cirebon masih didominasi sektor mikro dan rumah tangga yang sering kesulitan menembus sistem keuangan formal. Dengan demikian, PINTAR dirancang untuk memperpendek jarak antara pelaku usaha dan lembaga keuangan resmi, sekaligus memperkuat posisi UMKM dalam rantai ekonomi lokal.
PINTAR juga menjadi bagian dari strategi nasional inklusi keuangan yang dipimpin oleh SDNKI. Dengan memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa, OJK berharap ekosistem keuangan di daerah tumbuh lebih sehat.
“Bila masyarakat di akar rumput mulai mampu mengelola modal dan mencatat arus keuangannya dengan benar, maka sistem ekonomi lokal akan menjadi lebih tangguh. Itu yang ingin dicapai melalui PINTAR,” tambahnya.
Alasan Pemilihan Cirebon sebagai Pilot Project
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan SDNKI, Erdiryo, menyebutkan bahwa Cirebon dipilih sebagai lokasi pilot project karena karakter ekonominya mencerminkan wilayah transisi antara pedesaan dan perkotaan.
Dia menilai keberhasilan implementasi program di daerah ini akan menjadi model bagi kabupaten lain di Indonesia.
“Program ini bukan proyek sementara. Kami ingin membuktikan bahwa inklusi keuangan bisa menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang nyata, terutama jika dijalankan dengan kolaborasi lintas sektor,” kata Erdiryo.
Peran Kolaborasi dalam Keberhasilan
Menurutnya, kolaborasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal perlu terlibat aktif agar literasi dan akses keuangan tumbuh beriringan. Tanpa sinergi, inklusi keuangan akan berhenti sebagai jargon.
Tanggapan Wakil Bupati Cirebon
Di sisi lain, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menilai PINTAR dapat mempercepat agenda pemberdayaan ekonomi desa. Ia menyebutkan banyak pelaku UMKM di wilayahnya memiliki produk potensial, tetapi masih kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak karena rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan jaminan.
“Kalau akses keuangan bisa dibuka lebih lebar, ekonomi desa akan lebih kuat dan mandiri. Kami ingin setiap warga memiliki kesempatan sama untuk berkembang, tidak hanya mereka yang sudah punya modal,” ujarnya.
