SHOLEH ISKANDAR – Beredarnya kunci jawaban palsu via handphone (HP), membuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) geram. Tak ingin dianggap lambat, Kepala Disdikpora Aim Halim Hermana segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengkaji dan mengusut oknum penyebar jawaban Ujian Nasional (UN) palsu tersebut.
Menurut Aim, peredaran jawaban UN palsu itu sangat menyakitkan karena bisa merusak kredibilitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor. Selama ini Disdikpora sudah mewanti-wanti kepada penyelenggara pendidikan, terutama tingkat SMA, untuk seminimal mungkin mencegah hal-hal negatif dalam penyelenggaraan UN tahun ini.
“Ada oknum yang ingin merusak situasi pendidikan di Kota Bogor dengan menyebar kunci jawaban palsu. Terutama sekolah-sekolah yang sudah menyiapkan sebaik mungkin penyelenggaraan UN,” jelas Aim ketika ditemui Radar Bogor usai sarasehan Milad ke-48 Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
Adanya kebocoran yang dilakukan oknum sekolah, dengan tegas Aim membantahnya. “Sangat tidak mungkin soal UN itu bocor. Saya jamin itu,” tegasnya. Keyakinan itu cukup beralasan. Menurut Aim, selama ini pengamanan lembar soal maupun pendistribusian hingga ke sekolah menggunakan pengamanan berlapis. Artinya, banyak elemen yang mengawasi soal-soal tersebut.
“Sekarang gimana mau bocor, toh soalnya saja diawasi banyak elemen mulai dari Tim Pemantau Independen (TPI), polisi dan Satgas Pelajar. Jadi tidak mungkin ada kebocoran,” imbuhnya. Kalaupun nanti terbukti ada guru atau sekolah yang berulah, sambung Aim, hukum akan berbicara karena sanksi tegas sudah menanti.
Sementara itu, kecurangan pelaksanaan UN yang diduga melibatkan oknum guru dan sekolah mendapat reaksi keras Walikota Bogor Diani Budiarto. Orang nomor satu di Kota Bogor itu menyatakan jika ada oknum guru terbukti berbuat curang, termasuk main mata dengan siswa, guru tersebut dapat dipidana. “Kalau terbukti, dia (oknum, red) akan dikenakan sanksi tegas, bahkan bisa dipidana,” tegas Diani.
Akan tetapi, lanjut Diani, kebocoran soal ataupun keterlibatan guru dalam membantu siswa masih sebatas asumsi dan belum dapat dibuktikan. “Belum ada bukti yang menunjukkan bahwa oknum guru membagikan kunci jawaban kepada siswa melalui SMS,” tambahnya.
Walikota Bogor pertama pilihan rakyat itu mengakui sebagian siswa mempercayai kunci jawaban palsu karena takut tidak lulus UN. “Siswa panik karena takut tidak memenuhi standar kelulusan. Disdikpora sudah menyampaikan kepada sekolah dan guru agar siswa percaya diri. Kenyataannya, masih banyak juga yang percaya dengan kunci jawaban palsu itu,” bebernya.
Menyikapi dugaan kebocoran soal dan keterlibatan oknum guru membagikan kunci jawaban kepada siswa, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengadakan rapat mendadak untuk mengevaluasi pelaksanaan UN tahun ini.
Rapat yang dilaksanakan di SMAN 1 itu diikuti kepala SMA se-Kota Bogor. “Kita akan mengevaluasi pelaksanaan UN,” ujar Ketua MKKS Agus Suherman.
Ketua Sub Rayon SMA Kota Bogor itu menyatakan pelaksanaan UN tahun ini berjalan lancar. Meski begitu, Agus mengakui bahwa UN masih diwarnai beredarnya jawaban palsu di lingkungan pelajar.
“Itu sangat disayangkan. Jauh-jauh hari siswa sudah diimbau percaya diri dan tidak mempercayai kunci jawaban yang beredar. Kunci jawaban palsu via SMS itu berasal dari luar sekolah yang memanfaatkan momen UN untuk mencari keuntungan,” beber Agus.
Untungnya, lanjut Agus, tidak semua siswa tergiur dengan jawaban palsu tersebut. “Alhamdulillah, di SMAN 1 tidak ada siswa yang percaya dengan kunci jawaban yang beredar via SMS itu. Soalnya jauh sebelum pelaksanaan UN, kita sudah menyampaikan kepada siswa agar tetap percaya diri,” tegas Agus.
Secara pribadi, kepala SMAN 1 itu mengatakan, memang ada indikasi kekhawatiran siswa untuk melakukan segala cara agar bisa lulus UN. Namun sebagai bagian dari pemerintah, dirinya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan. “Standar kelulusan UN ditetapkan pemerintah. Karena itu, kita wajib mengikutinya,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa analisis keluar setelah diberitakan kebocoran soal dan beredarnya jawaban UN di kalangan pelajar. Koordinator TPI Kota Bogor Bibin Rubini menganalisa maraknya jawaban UN yang beredar ditengarai dari beberapa pihak. Contohnya, dari bimbingan belajar (bimbel, red) yang ingin semua siswanya lulus dengan nilai baik. Kemudian penyebaran jawaban UN via HP yang dilakukan beberapa oknum guru ke sekolah lain sebagai cara menjatuhkan reputasi sekolah tersebut.
Terakhir, dari persaingan usaha pemenang tender pengadaan soal UN. Pemenang tender sangat jorok dalam membuat soal, sehingga bisa berkeliaran secara bebas.
“Tapi semua itu hanya analisis ringan. Saya yakin jawaban yang beredar di kalangan pelajar adalah jawaban yang menyesatkan dari pihak-pihak di luar,” jelas Bibin, kemarin.
Bibin menjelaskan, yang disebut kebocoran adalah saat sebelum pelaksanaan ujian lembar soal sudah beredar. Dalam masalah yang terjadi di Kota Bogor, tidak ada fakta yang menyebutkan beredarnya soal tersebut sebelum pelaksanaan ujian. “Sampai detik ini, kami tidak menerima laporan tentang itu,” tegasnya.
Meski tidak mempercayai adanya kebocoran soal, terang Bibin, TPI tetap akan menyelidiki dan memperketat pengawasan distribusi soal dan pelaksanaan UN.
“Percayalah kami akan melakukan tugas dengan baik dan benar. Ada yang dipertaruhkan di sini (nama lembaga, red) kalau kami melakukan hal-hal di luar aturan,” imbaunya. (rid/dei/roy)
sumber : radar-bogor.co.id
