“Saya mendesak pemerintah untuk berjihad memberantas jual beli narkoba di Lapas,” ujar Marwan Jafar di Jakarta, Senin (23/7).
Dasar hukum dan ketentuan pidana untuk penjahat narkoba, termasuk di lembaga pemasyarakatan, sudah jelas diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Sedangkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 pada bagian kedua poin 4 huruf e juga menyebutkan: Pemberantasan memfokuskan pada upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
Cara untuk memperberat hukuman bagi petugas Lapas yang terlibat peredaran narkoba, salah satunya dengan merevisi UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan meningkatkan SDM seluruh petugas lapas. ;Kecanggihan alat apa pun yang disediakan BNN untuk memutus akses dan jaringan peredaran narkoba di Lapas tidak akan efektif dan berjalan maksimal jika SDM petugas Lapas masih rendah.
Karena itu, kata anggota Komisi V DPR RI ini, perlu ada aturan yang jelas soal reward and punishment bagi petugas Lapas yang mengedarkan narkoba maupun berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Lapas. Salah satu bentuk reward-nya dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi petugas Lapas yang berprestasi.
“BNN selaku garda terdepan, kiranya wajib bekerja lebih keras, menyusun strategi jitu serta menjalin kerja sama yang lebih komprehensif dengan berbagai pihak. Pada titik ini, perlu juga dipikirkan agar BNN memiliki penjara sendiri bagi bandar-bandar besar narkoba,” katanya.
Dalam hal yang paling teknis, sidak-sidak di Lapas harus terus digalakkan oleh pejabat tinggi terkait bersama BNN. Pemerintah perlu secara rutin melakukan operasi di Lapas, termasuk melakukan tes urine terhadap petugas Lapas.
Sumber : www.detik.com
