JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari blok rival SBY yang berpusat di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar. Mereka mengancam absen dari pertarungan pilpres kalau pelanggaran, kecurangan, dan carut-marut daftar pemilih tetap (DPT) yang berkembang dalam pemilu legislatif 9 April lalu tidak dituntaskan.
“Seandainya gugatan ini tidak mendapat respons yang positif dari penanggung jawab pemilu, maka kami mempertimbangkan bersepakat tidak melakukan partisipasi dalam pemilu presiden mendatang,” tegas Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto setelah menemui Megawati, kemarin.
Menurut dia, tidak ada gunanya mengikuti proses pemilu yang jelas-jelas penuh ketidaksempurnaan. Apalagi, peraturan yang digunakan, imbuh Wiranto, tidak berpihak kepada kebenaran. “Bagaimana ikut pertandingan, hasilnya ‘apa pun’ tidak akan memenangkan pertandingan itu,” ujarnya.
Di Blok Teuku Umar itu ada sejumlah capres. Selain Megawati (capres dari PDIP) dan Wiranto (Hanura), juga ada Rizal Ramli (Blok Perubahan), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Sutiyoso (PIS). Juga ada mantan Presiden Gus Dur. Mereka berkumpul mempersoalkan pemilu yang dianggap kacau serta akan mengusut kekacauan itu.
Wiranto menyatakan, banyak warga negara yang masih terpasung karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jumlahnya mencapai puluhan juta. “Kalau nggak diselesaikan, bagaimana mereka ikut pilpres,” sesalnya.
Secara tersirat dia mengatakan hanya memberikan tenggang waktu dua hari kepada penyelenggara pemilu untuk membuat pertanggungjawaban. “Dua hari lagi, tunggu saja, ada pernyataan resmi dari berbagai parpol yang kemarin ikut menandatangani pernyataan di sini,” cetusnya.
Pada 14 April lalu, belasan pimpinan parpol dan tokoh nasional berkumpul di kediaman Megawati. Mereka menilai pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2009 adalah yang terburuk sejak reformasi. Sangat jauh dari pemilu yang jujur, bermartabat, adil, dan demokratis. Pelaksanaannya diwarnai banyak kecurangan, kesalahan administrasi, dan substansi sehingga mengakibatkan buruknya kualitas pemilu. “Ada lima usul yang tengah dimatangkan,” ujarnya.
Lima usul yang dimaksud Wiranto itu merupakan draf tuntutan yang diputuskan Blok Perubahan Rizal Ramli dengan Poros Penegak Kebenaran yang dimotori Wiranto melalui pertemuan paginya, sebelum Wiranto menemui Megawati.
Salah satu di antara lima usul itu adalah menuntut pemilu susulan bagi para warga negara yang ditolak menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk DPT. Mereka juga meminta KPU beserta Sekjen segera diganti dengan personel yang independen.
“Kami ini bukan untuk menang-menangan, mengganggu proses konstitusional, atau memprotes orang per orang. Kami hanya ingin menegakkan kebenaran,” tegasnya. “Maukah main sepakbola di mana gawangnya belum ada, tatkala garis pinggirnya belum dibuat, tatkala jurinya buta,” imbuh Wiranto.
Bagaimana respons Megawati terhadap kemungkinan boikot itu? “Ini hasil pembicaraan dengan Bu Mega, bukan Pak Wiranto sendiri. Bukan saya asal maunya. Tadi pagi (kemarin pagi, red), ada 21 parpol di Kantor DPP Hanura. Sekarang tambah Bu Mega lagi, jadi sudah 22. Nanti tambah lagi,” jawabnya.
Sewaktu dikonfirmasi secara terpisah, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung mengelak untuk memberikan tanggapan. “Maaf, aku nggak bisa komentar soal ini. Biar Pak Wiranto sajalah,” jawabnya singkat. (pri)
