Sementara 11 kab/kota lainnya belum membentuk badan ini dan beberapa di antaranya sedang dalam proses pembentukan. BPBD memiliki peranan penting dalam menanggulagi bencana baik bencana alam maupun bencana lainnya.
Kepala BPBD Prov Jabar Udjwalaprana Sigit kepada “PRLM” di Bandung, Kamis (27/9) mengatakan akan terus mendorong agar semua kab/kota memiliki BPBD. Namun, menurutnya political will dari bupati/walikota sangat dibutuhkan.
Daerah yang belum membentuk badan ini diharapkan Sigit, segera membentuk karena hal tersebut merupakan amanat UU yang ada.
Sebanyak 15 kab/kota yang sudah membentuk BPBD di antaranya, Kab. Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cimahi, Kota Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, dan Purwakarta.
“Sebenarnya sekarang ada yang sudah mulai bergerak (membentuk BPBD). Ini menyangkut perda sehingga harus ada studi banding untuk menganalisis pembentukan BPBD. Kota Bandung, Kab. Subang, Kab. Cirebon, dan Kab. Sumedang sudah mau. Mereka sedang mempercepat pembentukan perda, kalau perda sudah ada dalam waktu 4 bulan, 6 bulan, atau satu tahun BPBD bisa terbentuk,” kata Sigit.
Sigit mengingatkan, membentuk BPBD kab/kota tidak memiliki kerugian justru akan diuntungkan dengan adanya bantuan dana jika terjadi bencana. Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sekitar 42 juta jiwa penduduk Jabar tinggal di daerah yang terpapar rawan gempa bumi dan bencana lainnya.
“Kalau bicara kekeringan dan banjir, itu sepanjang Pantura bisa terkena. Kalau erupsi gunung ada G. Tangkubanparahu, G. Galunggung yang rawan. Kalau longsor, sebagian besar Jabar bagian Selatan itu daerah longsor semua. Sepanjang selatan mulai Cianjur, Sukabumi, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, ancamannya tsunami,” katanya.
Sutopo mengatakan BNPB tidak bisa melakukan intervensi pembentukan BPBD. Namun, BNPB memberi stimulus, artinya BNPB tidak akan beri bantuan dana, dan bantuan lainnya seperti logistik peralatan kepada daerah yang belum terbentuk BPBD.
Terkecuali, ketika daerah tersebut terkena bencana yang besar, BNPB akan memberi dana ongkol (siap pakai) pada bupati/walikota. Namun, daerah itu tidak akan mendapat bantuan dalam hal pelatihan, rehabilitasi, rekonstruksi bangun rumah, irigasi, infrastruktur, dll.
“Karena memang UU menyatakan hal seperti itu. Malah kalau memberikan bantuan pada daerah tersebut, akan menjadi temuan. Kalau melihat ancaman, memang semua kab/kota di Jabar harus membentuk BPBD. BPBD provinsi yang pertama terbentuk memang Jabar, tetapi ternyata dalam perkembangannya level kab/kota Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih cepat,” kata Sutopo.
Masalah bencana di daerah menjadi prioritas atau tidak menurut Sutopo, pertama, terlihat melalui sudah atau terbentuknya BPBD. Kedua, BPBD setelah terbentuk difasilitasi atau tidak dari sisi pendanaan yang memadai.
“Pendanaan di BPBD itu lebih kecil dibanding pendanaan untuk dinas-dinas lain. Padahal secara nasional menjadi prioritas ke-9 dari 11 prioritas yang ada. Sebenarnya di daerah pun kita harapkan seperti itu apalagi Jabar,” katanya.
Sutopo mengatakan jika melihat keseluruhan bencana di Jabar 1815-2011, jenis kejadian paling banyak adalah banjir (29%) disusul longsor (26%), kekeringan (19%), puting beliung (11%), banjir dan tanah longsor (3%), kebakaran (3%), dll (9%).
Jika dilihat dari korban meninggal, paling banyak akibat letusan gunung api (67%), tanah longsor (8%), gempa bumi dan tsunami (8%), banjir dan tanah longsor (5%), kejadian luar biasa (KLB) (4%), gempa bumi (2%), dll (6%). Sedangkan korban luka paling banyak akibat banjir (84%), KLB (7%), gempa bumi (2%), dll (7%).
Khusus mengenai bencana tsunami, BNPB mempunya masterplan pengurangan resiko bencana tsunami dengan membantu daerah-daerah yang terpapar tsunami. Sutopo mengatakan punya skenario di wilayah selatan Jabar karena ada tersimpan energi maksimal 8,2 skala richter gempa bumi menurut para ahli.
BNPB akan mendorong agar daerah yang rawan tsunami, memiliki fasilitas sirine tsunami, fasilitas shelter atau tempat evakuasi sementara tsunami, dan memberikan pendidikan yang memadai pada masyarakat. (A-199/A-89)***
sumber:pikiran-rakyat.com
