KEDUBES AS mengunjungi KPU dan Panwaslu Jawa Barat terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 mendatang.
Kedubes AS menganggap agenda kunjungan kerja itu cukup penting karena ingin menyerap informasi pesta demokrasi di Jawa Barat sebagai bahan informasi untuk negaranya. “Kami ingin mengetahui persiapan dari KPU dan Panwaslu untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar pada Februari 2013 nanti,”ungkap Blair A King, PhD selaku Senior Local Governance Officer Office of Democratic Governance US Agency for International Development (USAID) di Kantor Panwaslu Jabar,kemarin.
Hadir pula perwakilan dari Political Officer USAID, Scott Ceremuga dan Danumurthi Mahendra dari USAID Indonesia Outreach Communication American Embassy Blair mengatakan,meski Indonesia dan AS sama sama berpatokan pada demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, namun terdapat beberapa perbedaan terutama dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Secara teknis, di Indonesia terdapat lembaga KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu.
Sementara Panwas bertugas mengawasi proses penyelenggaraan dan memantau kejanggalan- kejanggalan yang terjadi. Sedangkan,di AS hanya ada satu lembaga yang berkaitan langsung dengan pemilu yakni Federal Election Communication. “Tetapi tugasnya lebih terfokus pada pengaturan masalah keuangan kampanye dan memantau pelanggaran pemilu. Jadi, KPU di sana tugasnya lebih cenderung seperti Panwas di Indonesia,”katanya. Dalam pemilihan,di Indonesia mekanisme pemilihan sama yakni dicoblos,baik Pilpres,Pilgub maupun Pilkada bupati/wali kota.
“Disana(AS) negarabagian memiliki sistemnya sendiri,ada yang dicontreng ada yang menggunakan sistem elektronik, dan sebagainya,”ucapnya. Terkait kunjungan itu,Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat mengatakan, pihaknya memberikan informasi seputar pengawasan proses pemilu di Jawa Barat sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menilai kunjungan kerja itu sangat tepat,mengingat Pilgub Jabar 2013 merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia setelah Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).
Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,1 juta jiwa dengan jumlah pemilihnya 36 juta orang.Di sisi lain, sejumlah guru yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) akan melakukan kontrak politik dengan semua kandidat. SekretarisAKSIAhmad Taufan menuturkan hal ini untuk mencegah politisasi terhadap guru saat Pilgub.
“Guru jangan dipolitisasi dalam pilgub,pilwalkot,sehingga kalau tidak mendukung salah satu calon imbasnya dicopot jabatannya dari kepala sekolah tertentu atau dipindahkan,”katanya kemarin. atep abdillah kurniawan/ masita ulfah
sumber:seputar-indonesia.com
