Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) berjanji langsung bekerja seusai dilantik menjadi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, hari ini.
Sehari pascapelantikan, Jokowi- Basuki akan berbagi tugas untuk keluar masuk kampung di Ibu Kota. Cara ini diharapkan dapat menemukan satu per satu akar persoalan di Jakarta. ”Kami langsung aksi untuk melakukan pekerjaan sebagai kepala daerah.Tidak ada lagi kesempatan untuk membuat perencanaan baru. Semua telah ada cetak birunya,” ujar Jokowi seusai mengikuti proses geladi bersih pelantikan gubernur-wakil gubernur di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Agenda keluar masuk kampung itu untuk melihat lebih konkret persoalan penduduk dan pembangunan di Jakarta. Di antaranya masalah permukiman padat di sepanjang bantaran kali dan daerah rawan kebakaran. Kedua tipe permukiman ini sering disebut sulit untuk direlokasi. Padahal keberadaan permukiman di area tersebut rawan terhadap ancaman kebakaran, banjir, dan problem kesehatan.
Selain itu melihat kawasan rawan terendam banjir lainnya, anak putus sekolah, dan keluhan tentang sulitnya mendapatkan pelayanan masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi hari ini akan melantik Jokowi- Basuki sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012–2017. Tugas berat akan dihadapi pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra tersebut untuk membenahi Jakarta, antara lain masalah kemacetan, permukiman kumuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan banjir.
Dalam program 100 harinya, Jokowi- Basuki berencana menambah armada bus Transjakarta, menerbitkan kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar,merombak sistem birokrasi, serta memberikan kemudahan akses ke media dan masyarakat. Basuki mengatakan, sebagai wakil gubernur, dirinya akan mendukung programprogram yang dirancang Jokowi. Baik itu reformasi birokrasi maupun program pembangunan dan kemasyarakatan lainnya.
”Alternatif itu nantinya akan diputuskan Pak Jokowi sepenuhnya. Saya menyarankan solusi kerja saja. Keputusan di tangan beliau,” ungkapnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menuturkan, seusai pelantikan,Jokowi- Basuki diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.Sebab, pemerintahan daerah yang bersih dan efektif ini menjadi sumber dari pembangunan Jakarta.
Apalagi beberapa pembangunan di Ibu Kota ini telah berhasil dirintis gubernur sebelumnya dan berdampak baik untuk Jakarta. Beberapa contohnya adalah program pengendalian kemacetan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pelayanan kesehatan.”Tinggal melanjutkan dan menjaga kondisi pembangunan itu lebih baik lagi dan berdampak positif terhadap masyarakat,” ujar politikus PKS itu.
Ke depan,Triwisaksana berharap gubernur dan wakil gubernur lebih fokus dalam program penataan ekonomi masyarakat kecil, penataan pedagang tradisional, memperluas akses pendidikan dan kesehatan murah untuk masyarakat menengah ke bawah. Tidak kalah penting lagi bagaimana mengupayakan penyediaan permukiman murah di tengah kota untuk masyarakat kecil.Pembangunan seperti ini untuk mengurangi beban masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
”Bila rumah murah itu lebih dekat dengan lokasi publik dan tempat kerjanya,masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan lagi,”terangnya. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti,Nirwono Yoga, mengatakan,masyarakat akan menuntut realisasi program 100 hari kerja Jokowi-Basuki. Dia berharap gubernur dan wakil gubernur DKI fokus pada pengendalian kemacetan, penanggulangan banjir, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan fokus pada bidang tersebut, Jokowi harus mengecek ulang regulasi pendukung kebijakan di bidangbidang tersebut. Sebagai contoh untuk masalah macet selama ini terdapat Undangundang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU tersebut tentunya didukung oleh peraturan daerah (perda), peraturan gubernur, dan keputusan gubernur. Bila regulasi itu sejalan dan tidak bertentangan, Jokowi tinggal melakukan eksekusi.
Semua program itu hanya dapat berjalan apabila didukung oleh kemauan dari para pemangku kepentingan (stakeholder).Sebutlah PT KAI sebagai instansi yang menangani masalah perkeretaapian di Jakarta.”Dengan adanya dukungan stakeholder ini, apa pun program pemda mendapat dukungan banyak pihak,” sebut Nirwono.
Dia menuturkan, peluang Jokowi-Basuki untuk melancarkan programnya dapat dilakukan di kantong suara sendiri. Sebab selama kampanye lalu, pasangan kepala daerah ini mendapat dukungan dari banyak relawan.”Kantong suara merupakan modal besar untuk mengeksekusi semua program pembangunan di Jakarta ini,”katanya. ilham safutra/ Ridwansyah
sumber:seputar-indonesia.com