Memasuki musim penghujan, lebih dari 40 desa yang tersebar di Kabupaten Subang dinyatakan kawasan rawan bencana banjir dan longsor. Kondisi ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Subang berharap daerah tersebut segera memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kasi Bantuan Sosial Korban Bencana, Tito Purwanto mengatakan, pembentukan BPBD, bantuan pusat yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa diterima oleh Pemkab Subang. Bahkan,Tito menyatakan lebih lanjut, dalam hasil rapat dengan pemerintah pusat terkait pemetaan permasalahan kawasan bencana, Subang sudah seharusnya memiliki BPBD.
“Dari hasil rapat yang dilakukan dengan Kemendagri,Ditjen Pemerintahan Umum,kami mendapatkan instruksi untuk melakukan upaya preventif terhadap potensi bencana yang ada di Kabupaten Subang.Oleh karena itu kami telah melakukan pemetaan sejumlah kawasan rawan Bencana di Subang,”ucap Tito .
Dari hasil penulusurannya, Dinas Sosial memprediksi sekitar enam Kecamatan sebagai kawasan rawan banjir yakni, Kecamatan Pamanukan, Ciasem, Pabuaran, Pusakanegara, Pusakajaya, danSukasari.Sedangkan untuk kawasan bencana longsor yakni Kecamatan Cijambe,Tanjungsiang, dan Sagalaherang. “Kawasan rawan bencana tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 40 desa,”Kata Tito.
Tito menambahkan jika anggaran yang diberikan Pemkab pada 2012 ini masih sangat minim yakni sebesar Rp55 juta.“ Ya, anggaran tersebut tentu sangat minim. Meskipun mengalami kenaikan anggaran pada tahun sebelumnya sebesar Rp50 juta, dan pada tahun sebelumnya lagi sebesar Rp 30 juta,”ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Subang, Agus Masykur menyatakan jika Subang belum terlalu membutuhkan pembentukan BPBD. Menurutnya antisipasi penanganan bencana di Subang hingga saat ini masih bisa datangani oleh Tim Penanggulangan Bencana Daerah (TPBD) yang ada. heru muthahari
Sumber:seputar-indonesia.com
