Tudingan Dahlan yang tanpa disertai bukti tersebut dinilai tindakan gegabah dan hanya akan membuat kegaduhan politik. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi yang namanya masuk dalam surat dari BUMN itu meyakini, Dahlan sebenarnya punya niat baik dan tanpa pamrih.Hanya saja,dia menilai cara yang ditempuhnya kurang tepat. Menurut Achsanul,istilah pemerasan itu menyakiti ulu hati anggota DPR, yang sekarang bersiap untuk bertarung di daerah pemilihan masingmasing, termasuk dirinya.
Karena itu,agar hal itu tidak menjadi hukum di opini, sebaiknya Dahlan melaporkan saja ke KPK. ”Biar segalanya menjadi jelas, apakah ada pemerasan itu. Bagi saya, ini musibah politik yang akan saya jadikan pelajaran dalam proses pendewasaan politik.Tentunya, para direksi BUMN juga harus introspeksi, jangan mudah melemparkan tuduhan dan merusak martabat lembaga negara atau pejabat negara yang juga memiliki harga diri di mata rakyat,”tandasnya, kemarin.
Seperti diketahui, selain dua nama yang sudah diserahkan langsung oleh Dahlan Iskan ke BK DPR terkait tiga peristiwa di BUMN yakni IL (Idris Laena) dan S (Sumaryoto), kementerian BUMN pada Rabu (7/11) mengirimkan surat rahasia ke BK DPR yang berisi kronologi lima anggota DPR yang berupaya meminta jatah ke BUMN. Namun, lagilagi dalam kronologi tersebut tidak disertai bukti-bukti, sehingga BK dan beberapa kalangan di DPR merasa kecewa.
Lebih jauh,Achsanul yang juga Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, dirinya tidak akan mampu melawan Dahlan meski tudingannya tidak benar. Sebab, dirinya selaku anggota DPR sudah kalah posisi dengan Dahlan, karena sekarang apa yang dilakukannya sudah dianggap benar oleh rakyat. ”Berbeda dengan DPR yang selalu salah di mata rakyat. Ibarat pertandingan,Pak Dahlan sudah unggul 3-0, sementara pertandingan belum dimulai.
Jadi, saya akan introspeksi diri saja dengan tetap meminta Dahlan untuk membuktikan tuduhannya. Karena saat ini vonis pengadilan rakyat sudah jatuh menimpa saya dan teman-teman DPR. Saya hanya bisa berharap, mudahmudahan gerakan saling hujat ini segera berhenti, ”ujarnya. Anggota BK DPR Anshori Siregar menyayangkan sikap Dahlan yang tidak segera melaporkan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota DPR ke KPK.
”Kalau laporan Pak Dahlan ini disampaikan hanya ke BK dan tidak dilaporkan ke KPK, pengecut dia (Dahlan) itu. Kalau jantan, laporkan ke penegak hukum agar tidak hanya main di pencitraan,”tandasnya. Menurut dia, sikap Dahlan yang lebih memilih berbicara lantang di media massa,mengindikasikan apa yang disampaikannya itu sebagai pencitraan diri. Meski begitu, BK DPR tetap akan menindaklanjutinya.
”Kita komitmen memproses. Jika terbukti,pasti akan kita hukum,”tandasnya. Ketua DPR Marzuki Alie menambahkan tudingan Dahlan ke sejumlah anggota DPR tanpa disertai bukti kuat itu dinilai tindakan yang gegabah. Sebab,tudingan tersebut telah menjadi opini publik. Namanama yang disebutkan Dahlan akan mendapatkan sanksi moral meski apa yang dituduhkan itu belum tentu benar. ”Terlalu gegabah.
Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada bukti.Akhirnya membuat gaduh politik, apalagi ini antarlembaga negara.Dia eksekutif, masa menyerang parlemen?” tegas Marzuki. Dia mengaku telah mendapatkan laporan dari BK mengenai oknum yang diduga meminta jatah ke sejumlah direksi BUMN terkait penyertaan modal negara (PMN). Dalam laporan ke BK tersebut, tidak terdapat bukti memeras apalagi mengenai permasalahan uang.
”Satu kali pertemuan dengan lima anggota DPR.Terjadi diskusi, seolah- seolah minta jatah. Itu saja. Tapi, tidak ada bukti memeras, minta jatah, minta jatah itu dalam konteks apa juga tidak tahu,”paparnya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Dahlan Iskan agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. ”Ternyata yang disampaikan Pak Dahlan tidak seheboh pemberitaan selama seminggu yang seolah-olah menenggelamkan DPR.
Saya mendapat laporan dari BK belum disampaikan bukti. Hanya berupa laporan yang belum terkonfirmasi, namun sudah disiarkan ke penjuru negeri,”ungkapnya. Meski demikian, Priyo mengatakan, laporan Dahlan ada manfaatnya, sehingga sebagai pejabat yang benar agar hatihati dan wise.Soal apakah perlu ada evaluasi Dahlan sebagai menteri di kabinet, Priyo enggan memberikan komentar. ”Saya tidak tahu, tidak berurusan. Itu wewenang presiden.
Itu terserah SBY. Saya tidak mau ikutan. Itu terlau jauh. Kalau ya, serahkan kepada presiden, ”ujarnya. Di Surabaya, Dahlan Iskan mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada BK terhadap lanjutan dugaan kasus pemerasan oknum DPR terhadap sejumlah BUMN ke KPK.”Silakan BK yang membuka.Saya ini sejak awal diminta untuk memberikan nama ke BK, jadi saya sampaikan. Bukan melaporkan,” ujar Dahlan,kemarin.
Dia juga membeberkan alasan mengapa tidak mempublikasikan nama-nama oknum pemeras DPR ke sejumlah BUMN. Menurut dia, sebagai menteri, dirinya tidak ingin menghukum orang lain. ”Saya ini Menteri BUMN, jadi sudah sewajibnya menjaga BUMN, bukan malah menghukum orang lain. Kalau lapor ke KPK, nantilah saya lihat perkembangannya dahulu,”paparnya.
Mantan Dirut PLN ini juga tidak mempermasalahkan tentang munculnya tanggapan dari berbagai kalangan yang menyebut apa yang dilakukan hanya sebatas pencitraan.”Ya tidak apaapa kalau memang ada anggapan seperti itu. Anggapan begitu saja kok,”ujarnya. Di samping itu,terhadap dugaan tentang tidak kuatnya bukti yang disampaikannya,dia tetap santai men-anggapi-nya karena merasa telah memberikan bukti-bukti kuat ke BK.
”Saya menganggap apa yang saya sampaikan itu sudah cukup kuat, meskipun ada alat bukti lainnya,” tukas Dahlan. ”Kalau BK tidak membuka,terserah mereka. Kalau memang mau membuka,tinggal membacakan saja dan masyarakat akan tahu sendiri,temasuk tentang bukti-bukti,”tambahnya. rahmat sahid/ lutfi yuhandi
Sumber:seputar-indonesia.com
