Dengan demikian, ada ancaman kelangkaan BBM bersubsidi selama delapan hari hingga akhir tahun. “Saudara bisa bayangkan kalau delapan hari tanpa BBM bersubsidi,tanpa premium dan hanya menggunakan pertamax, akan terjadi kerusuhan,” ujar Rudi di Jakarta kemarin. Sepertidiketahui,kuotaBBM bersubsidi tahun ini awalnya ditetapkan sebanyak 40 juta kiloliter.
Seiring lonjakan konsumsi, pada 15 Oktober 2012 lalu DPR menyetujui penambahan kuota 4 juta kiloliter dengan anggaran Rp12 triliun.Tambahan itu menjadikan total kuota BBM bersubsiditahuninimencapai44,04juta kiloliter. Namun ternyata, penambahan kuota tersebut belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan BBM bersubsidi.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memperkirakan kuota BBM bersubsidi jenis premium di DKI Jakarta habis 19 Desember 2012. Adapun untuk solar diprediksi habis lebih cepat,yakni pada 30 November mendatang. Pihaknya masih terus mencari cara untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM bersubsidi,khususnya di Ibu Kota. Pertamina akan membahas bersama DPR, Kementerian ESDM,danBPHMigasterkaitkemungkinan mengajukan kembali penambahan kuota BBM bersubsidi.
“Ada pembicaraan untuk penambahan kuota sampai akhir tahun,”ungkapnya. Dia menduga lonjakan konsumsiBBMbersubsididipicupertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai 9 juta unit per tahun.Harga BBM bersubsidi di Indonesia juga terlalu murah dibanding negara-negara lain. “Harga BBM kita termurah di dunia di luar negara penghasil minyak. Premium harusnya Rp9.000 per liter,”ungkapnya.
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan, konsumsi solar dalam lima tahun terakhirmeningkatrata- rata6%,sedangkanpremium8% pertahun. Bahkan pada 2011, konsumsipremium nasional meningkat hingga mencapai 11%, merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Pada tahun ini, seiring dengan mulai terjadinya pemerataan persebaran investasi dan industri ke beberapa wilayah di luar Jawa, di sejumlah provinsi ataupun kabupaten/kota di luar Jawa konsumsi BBM tumbuh hingga 25%.
“Pertumbuhan kebutuhan BBM,khususnya untuk transportasi darat merupakan sebuah realita sebagai dampak dari kemajuan perekonomian nasional,”katanya. Dia menuturkan,demi mencegah konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota, Pertamina sebelumnya ditugaskan pemerintah untuk melakukan pengendalian pasokan dengan sistem kitir, yaitu penjatahan secara proporsional di setiap provinsi.
Pertamina mulai melakukan pengendalian sejak 19 November 2012, dengan memotong jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya.Berdasarkan data per 23 November 2012, selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan ratarata sebesar 13% dari proyeksi penyaluran normal dalam periode tersebut untuk solar, dan 10% untuk premium.
Sementara itu, pasokan BahanBakarMinyak( BBM) bersubsidi atau premium ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Barat mulai menipis setelah Pertamina memberlakukansistemkitir(pengendalianpasokanpremiumke SPBU). Pengawas SPBU 34-40128 JalanSurapati, KotaBandung,Dedi Setiadi mengatakan,ketidaksesuaian antara suplai dan permintaan mengakibatkan pasokan premium ke SPBU selalu menipis.
“ Satu minggu lalu,stok premium di SPBU kami sempat menipis. Bahkan,sempat kosong,” ujarDedi,kemarin.Menurutnya, konsumsi premium di SPBU-nya mencapai 20 kiloliter per hari. Satu minggu lalu, SPBU-nya hanya mendapat pasokan sekitar 16 kiloliter per hari. Pengurangan pasokan premium ke SPBU menyebabkan konsumsi premium di SPBU Surapati meningkat.Hal itu dikarenakan masyarakat dari daerah lain seperti Kota Cimahi mengisi premium di tempatnya.
Menurut Humas PT Pertamina Region III Susi Prasetya,penerapan sistem kitir agar kuota premium yang telah ditetapkan DPRdanpemerintahpadatahun 2012 tidak terlampaui. “Terhitung sejak 25 November 2012, kami menghentikan sistem kitir yang telah berjalan satu minggu lalu.Selanjutnya,kami menunggu arahan dari pemerintah,”katanya. Dia memastikan pasokan premium akan kembali normal dua hingga tiga hari ke depan.
Menanggapi kebijakan Hari Tanpa BBM Bersubsidi pada 2 Desember, pengamat ekonomi dari Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Jatinangor Rulli Indrawan menilai, kebijakan tersebut sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menanggung beban subsidi BBM.Kebijakan itu dipastikan mengundang reaksi masyarakat karena terbilang tidak populer.“Ini adalah kebijakan aneh. Di satu sisi, pemerintah mengharapkan adanya penghematan, namun di sisi lain kebijakan ini justru menyulitkan,” ujar Rulli. nanang wijayanto/ arif budianto/ agung bakti sarasa
Sumber:seputar-indonesia.com
