Dede menilai, selama ini gaya pemerintahan di Jabar masih terlalu berteletele dan kaku. “Karena itu semua kebijakan dan program pemerintah tidak menyentuh substansi. Akibatnya, banyak program-program pemerintah yang mandek,” ujarnya saat berkunjung ke Redaksi RCTI di Plaza MNC, Jakarta,kemarin. Atas dasar itu Dede maju dalam Pilgub Jabar 2013 karena ingin Pemerintah Provinsi Jabar melakukan aksi jemput bola menyelesaikan masalah, langsung ke daerah yang bermasalah.
Jika terpilih menjadi gubernur, Dede akan mewajibkan semua kepala dinas,kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), bersama bupati/wali kota untuk menginap di satu desa atau daerah yang memiliki masalah serius. “Itu dilakukan satu minggu sekali.Kalaupun harus membicarakan dan menyelesaikan masalah melalui forum rapat,kita datangi daerahnya untuk langsung menyelesaikan masalahnya di sana,” ujar Wakil Gubernur Jabar itu.
Dia menilai keputusan rapat seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) akan menjadi percuma. Sejauh ini rapat-rapat seperti itu tidak ada hasilnya. Dede berpendapat, pada akhirnya keputusan-keputusan yang dicapai pada rapat musrenbang hanya akan menjadi keputusan politis.Tidak melahirkan keputusan yang murni menjadi kebijakan Pemprov Jabar. Dede mengaku pada awalnya tidak berniat maju sebagai calon gubernur karena berbagai pertimbangan.
Dia sadar, untuk menjadi calon gubernur harus mendapatkan dukungan dari partai politik besar, memiliki jaringan yang kuat, dan pendanaan cukup. “Ini mengingat penduduk Jabar merupakan yang tertinggi di Indonesia,yakni 40 juta jiwa lebih. Sosialisasi pencalonan juga akan lebih berat di Jabar. Tapi akhirnya saya menerima pencalonan ini sebagai tantangan,”tuturnya. Dede memilih Lex Laksamana sebagai pendampingnya karena mantan Sekretaris Daerah Pemprov Jabar itu dinilainya paling paham permasalahan di Jabar.
Dede melanjutkan, kompleksitas permasalahan Jabar harus ditangani orang yang benar- benar mengerti situasi dan kondisi Jabar. Dia yang sudah hampir lima tahun menjabat wakil gubernur merasa sudah memahami peta permasalahan di Jabar. “Berbicara soal kekuatan dan peta politik di Pilgub Jabar, nanti akan terjadi perang bintang para politisi dan figur-figur yang selama ini sudah dikenal publik Jabar. Ya, semua kandidat yang ada saat ini memiliki rekam jejak yang baik,”paparnya.
Di tempat berbeda, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin Dede Yusuf dan Lex Laksamana yang diusung Partai Demokrat beserta koalisinya bisa memenangi pemilihan. Anas menyampaikan, Partai Demokrat memutuskan Dede Yusuf dipasangkan dengan Lex Laksamana itu lebih karena partai menilai keduanya merupakan pasangan terbaik untuk kemajuan rakyat Jabar. “Selain itu, menurut hasil survei, Dede memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan calon lain.
Saya yakin ini akan bertambah jika diperkuat dengan sosialisasi visi dan misi.Saya yakin tingkat elektabilitasnya menjadi tambah tinggi,”ujarnya. Mengenai keberadaan artis lain di Pilgub Jabar,Anas menganggap hal itu tidak akan berpengaruh pada pilihan pemilih. Dia menjelaskan,kendati Dede dan calon lain ada yang berlatar belakang artis, tidak bisa dilihat bahwa ini kontes antarartis. Alasannya, pemilihan gubernur adalah kontes politik.
Sampai saat ini para calon gubernur dan pasangan masing- masing masih bisa bebas menyosialisasikan diri. Langkah itu belum bisa dikategorikan sebagai kampanye.“Sampai sekarang belum masuk kategori kampanye karena sanksi atau teguran baru dijatuhkan. Kalau mereka melakukan hal itu setelah ditetapkan sebagai calon gubernur/wakil gubernur di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan,” kata Sekretaris Pokja Pencalonan Gubernur Jawa Barat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Teppy W Dharmawan di Jalan Garut,Kota Bandung,kemarin.
Harus Merakyat
Mantan Gubernur Jabar SolihinGPmengharapkanGubernur Jabar mendatang memiliki karakter seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Dahlan Iskan dan Jokowi itu merupakan contoh yang bagus sebagai pemimpin,”ungkap SolihinGPkepadawartawandalam acara Media Gathering dengan Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS),di Jalan RE Martadinata Bandung,kemarin.
Bagi Solihin,Dahlan dan Jokowi memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan merakyat. Hal itu dibuktikan dengan kedua sosok pemimpin itu yang tidak segan terjun langsung ke masyarakat dalam menggali masukan serta inspirasi. Di bagian lain, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang kerap menyedot anggaran daerah dengan nilai fantastis menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Jabar III T Ipoeng AW mengatakan, dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah, BPK tidak hanya menjadikan penyajian laporan keuangan sebagai rujukan utama,namun pihaknya juga mencermati berbagai kondisi yang dianggap memengaruhi pemeriksaan terhadap adanya indikasi penyimpangan anggaran daerah. radi saputro/ agung bakti sarasa
Sumber : seputar-indonesia.com
