Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 yang diikuti Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Dede Yusuf mengancam stabilitas kinerja pejabat birokrasi dan pelayanan masyarakat.
Apalagi, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar kini dijabat pelaksana teknis (Plt) yang kewenangannya terbatas setelah Sekda Jabar Lex Laksamana pensiun.Kemudian, Lex digandeng menjadi pendamping Dede Yusuf.“Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) langsung memiliki konsekuensi logis, dimana tenaga,energi,dan waktu akan lebih banyak terserap,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar Rudy Harsa Tanaya,kemarin.
Hingga pengumuman resmi pasangan calon gubernur (cagub) dan wakilnya beberapa waktu lalu,kinerja Pemprov Jabar tidak banyak terpengaruh hiruk-pikuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Namun, setelah pengumuman hingga hari H pencoblosan Pilgub Jabar,kinerja Pemprov Jabar akan dipertaruhkan.“Ke depan gubernur dan wakilnya akan membutuhkan tambahan waktu baik bagi pribadi maupun permintaan konstituen, intensitas keduanya dipastikan meningkat,” katanya.
Menurut dia, agar kinerja tak banyak terpengaruh aktivitas politik, incumbent yang tengah bertarung harus mampu membagi waktunya masingmasing, sehingga fungsi dan peran gubernur/wagub tetap terjaga. Di samping itu,seluruh jajaran birokrasi Pemprov Jabar harus mengedepankan disiplin. Asisten Daerah (Asda) beserta seluruh satuan operasional perangkat daerah (SOPD) wajib mengoptimalisasi peran dan fungsinya masing-masing. “Saat ini Sekda dijabat seorang Plt yang kewenangan dan pengalamannya terbatas. Karena itu, seharusnya gubernur bisa memberikan kewenangan lebih besar kepada Plt Sekda,”ujarnya.
DPRD juga akan mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam perhelatan Pilgub Jabar. Pihaknya ingin ada kesamarataan pada seluruh pasangan calon dengan tidak adanya pasangan calon tertentu yang memakai fasilitas pemerintahan untuk tujuan pribadi. “Kita ingin Pilgub yang fairplay, nyaman, dan penuh kekeluargaan. Kita berharap seluruh birokrat menjaga sikap netralnya agar persaingan dalam Pilgub Jabar tetap sehat,” kata Rudy.
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jabar Herry Hudaya meyakinkan hingga saat ini kinerja Pemprov Jabar tak terganggu. Kalaupun terjadi gangguan, hal itu diprediksi terjadi saat masa kampanye yang memakan waktu 14 hari. “Namun, hal itu sudah diantisipasi. Gubernur dan wagub bisa mengambil cuti selama masa kampanye dan menunjuk Plt, dalam hal ini Sekda,”ujarnya.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menuturkan Pilgub Jabar jangan membuat fungsi dan peran birokrat di lingkungan Pemprov Jabar terabaikan.Bagaimana pun hiruk-pikuk Pilgub Jabar pasti akan mengganggu kinerja pemprov.Agar kinerja pemprov tak terganggu, Kementerian Dalam Negeri harus turun tangan mengawasi Pemprov Jabar. “Dengan adanya pengawasan, mereka tak mengabaikan pelayanan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu,tokoh masyarakat Jabar mengaku kecewa dengan sikap parpol yang dinilai serampangan dalam memilih cagub dan cawagub. Sebab, hanya karena takut kalah, parpol- parpol kehilangan arah dalam menentukan calon.“Parpol hanya terfokus pada sosok calon. Dan mereka menganggap hanya sosok artislah yang akan laku, maka tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, artis yang dipilih,”ujar Ketua Forum Diskusi Hukum Bandung Dindin S Maolani.
Ketua Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi mengatakan, penentuan cagub dan cawagub yang terlambat itu bisa berpengaruh buruk terhadap masyarakat.“Apakah para calon pemimpin yang sekarang maju di Pilgub itu tahu dunia pendidikan di Jabar?” ucapnya. Dia berharap siapapun pemimpin Jabar yang terpilih harus mampu membuat program yang bisa menetralisir racun yang merusak dunia pendidikan.
KPU Pastikan Keabsahan
KPU Jabar akan memastikan keabsahan surat keputusan kepengurusan baru Partai Demokrat yang telah mengusung Dede Yusuf-Lex Laksamana. Jika terbukti SK itu belum keluar sampai batas akhir waktu verifikasi berkas persyaratan pasangan calon yakni 17 November, maka Partai Demokrat dinyatakan tidak bisa mengusung pasangan.
“Untungnya, jumlah kursi keseluruhan dari partai lain (selain Demokrat) yang tergabung dalam koalisi pengusung Dede- Lex itu mencapai 15% suara. Jadi, kalaupun Demokrat ternyata kepengurusannya yang baru ini dianggap belum sah, Dede-Lex tetap bisa maju karena terbantu Gerindra dengan jumlah kursi 8%,PAN 5%,dan PKB 2%,”papar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat.
Fungsionaris DPD Partai Demokrat Jabar Yan Rizal Usman mengatakan,SK kepengurusan baru sudah ada.“Kepengurusannya sudah fix dan SKnya sudah ada.Mungkin dalam 1-2 ke depan bisa dibuka, bahkan dipublikasikan,” ujarnya. Kepengurusan baru DPD Partai Demokrat Jabar setelah digelarnya Musda DPD Partai Demokrat Jabar di Sentul Bogor, dimana Iwan R Sulandjana terpilih sebagai ketua.
Yance-Tatang Berpotensi Bikin Kejutan
Pasangan calon dari Partai Golkar, Irianto MS Syafiuddin- Tatang Farhanul Hakim memiliki potensi membuat kejutan dalam Pilgub Jabar.Ketua Padepokan Spiritual Gagak Winangsih Anom Kertanegara mengatakan,secara ilmu metafisika, pasangan Yance-Tatang memiliki kekuatan tersendiri. “Ibaratnya bersembunyi di tempat yang terang atau bahasa Sundanya Nyumput tina Caang.Meski terlihat tidak menonjol, namun memiliki potensi cukup besar,”ungkapnya.
Pengamat politik Universitas Wiralodra Indramayu Leli Salman Alfarizi menilai selain incumbent Ahmad Heryawan- Deddy Mizwar serta Dede Yusuf- Lex Laksamana, pasangan Yance-Tatang juga mempunyai potensi untuk membalikkan berbagai prediksi. Sebab,Yance sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Jabar telah berproses dan bersosialisasi cukup lama untuk menjadi calon gubernur. “Komunikasi dengan akar rumput dan masyarakat bawah sudah dibangun sejak lama.Ini tidak boleh dikesampingkan, apalagi tipe pemilih di Jabar merupakan masyarakat tradisional,” katanya.
Di tempat terpisah, Polrestabes Bandung menyiagakan 2/3 kekuatan personel untuk mengamankan prosesi Pilgub Jabar periode 2013 – 2018. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, dari jumlah 4.300 personel Polrestabes Bandung dilibatkan 2.900 anggota.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan pencegahan dini,” ucapnya. Kepolisian juga dibantu unsur TNI Kodam III/Siliwangi. agung bakti sarasa/ atep abdillah kurniawan/ tomi indra/ yugi prasetyo
Sumber:seputar-indonesia.com
