”Diharapkan unsur kemasyarakatan membantu kinerja KPU Jabar dalam meningkatan pemahaman dan minat masyarakat menyalurkan hak pilihnya,” ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Jalan Garut, Kota Bandung,kemarin. Setiap penyelenggara sosialisasi akan mendapat dana Rp20-35 juta. Dimana dalam penyalurannya diberikan secara bertahap. ”Awalnya paling sekitar 70% dan selebihnya akan diberikan setelah masuk laporan pertanggung jawaban kegiatan ke KPU,” katanya.
Hingga kini,terdapat 60 kelompok masyarakat dari kalangan ormas, LSM, dan perguruan tinggi yang akan menerima dana sosialisasi tersebut. Komisioner KPU Jabar Aang Ferdhiman mengatakan, baru 57% penduduk Jabar yang mengetahui 24 Februari 2013 adalah pelaksanaan pemungutan suara.”Keberadaan ormas dan LSM berperan strategis menumbuhkan partisipasi politik masyarakat,” ucapnya. Sosialisasi itu bisa melalui kegiatan tatap muka,ceramah, pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, dan talkshow. ”Kegiatan harus menghadirkan sedikitnya 100 peserta,” katanya.
Yayat juga mengimbau lima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar diimbau menyosialisasikan visi-misinya terhadap kaum difabel.Tujuannya agar visi-misi dipahami oleh kalangan yang memiliki keterbatasan fisik. Misalnya menggunakan alat peraga huruf Braille bagi kaum difabel tuna netra. Para kandidat semestinya mendatangi langsung lingkungan para difabel seperti sekolah luar biasa atau tempat-tempat dimana komunitas kaum difabel berkumpul.
”Harus diingat bahwa kaum difabel memiliki hak sama, bahkan mereka harus mendapat prioritas,”katanya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan, pegawai negeri sipil (PNS) harus bersikap netral dalam Pilgub Jabar, Heryawan meminta PNS yang terbukti tidak netral diberi sanksi tegas. ”PNS harus netral dalam menghadapi Pilgub Jabar 2013.Netral itu tidak boleh jadi tim sukses,tidak boleh terang-terangan mendukung satu pasangan calon,termasuk saya,” ujar Heryawan usai menyerahkan uang pembinaan kepada para atlet berprestasi Jabar di Pusat dakwah Islam (Pusdai), Jalan Diponegoro, Kota Bandung,kemarin.
Netralitas PNS, kata Aher, bukan berarti PNS tidak punya hak politik. ”PNS tetap punya hak politik,tapi jangan jadi tim sukses, silakan gunakan hak politiknya di TPS masing-masing,” katanya. Terkait dugaan salah seorang staf humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang mengirimkan rilis berita tentang kegiatan salah seorang kandidat di Pilgub Jabar, Heryawan memastikan tindakan tersebut sebagai inisiatif pribadi staf yang bersangkutan.”Itu pribadi, dia kirim rilis pake akun e-mail pribadi, inisiatif pribadi, enggak ada perintah dari atasannya apalagi dari gubernur,”tuturnya.
Dia akan menyerahkan persoalan tersebut pada aturan yang berlaku. Bila terbukti bersalah, yang bersangkutan harus dikenakan sanksi.”Saya minta evaluasi ke Kabiro. Jika hasilnya ada pelanggaran, sesuai peraturan kepegawaian harus dapat sanksi,”katanya. Sementara itu, Biro Humas, Protokol dan Umum (HPU) Pemprov Jabar telah memanggil PNS A yang telah mengirimkan siara pers soal kegiatan salah satu pasangan peserta Pilgub Jabar 2013,Ahmad Heryawan- Deddy Mizwar.
Kepala Biro HPU Ruddy Gandakusumah ingin mengklarifikasi kebenaran PNS telah mengirimkan siaran pers tersebut ke para wartawan. ”Saya sudah memanggil yang bersangkutan hari ini, dan dia telah mengakui pengiriman rilis itu merupakan tindak kesalahan walaupun pengiriman rilis itu dengan menggunakan e-mailpribadinya,”kata Ruddy Gandakusumah. Ruddy mengatakan PNS itu berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.”Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya,”kata Ruddy.
Seperti diketahui, PNS yang dimaksud telah menyebarkan siaran pers melalui surat elektronik. Di antaranya, siara pers itu berjudul ”Deddy Mizwar Kagum Potensi Sineas Belia di Daerah” yang dikirim pada 26 November, ”Aher- Deddy Mizwar Jalani Pemeriksaan tanpa Kendala” (24/11), ”Jenderal Naga Bonar Turun Gunung”(10/11). Pengamat politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Asep Saepul Muhtadi mengatakan, incumbent Ahmad Heryawan harus bersikap profesional terkait netralitas pegawai negeri sipil (PNS).
”Kalau dugaan itu benar, maka PNS harus disanksi agar menjadi pelajaran bagi PNS lain. Ini sebagai bentuk shock therapy jangan sampai PNS menganggap enteng aturan hukum tentang disiplin PNS,”ujarnya.
Dede Ajukan Pergantian Nama ke Pengadilan
Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengajukan pergantian nama ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 27 November. Diduga berkaitan dengan majunya Dede menjadi cagub Jawa Barat bersama mantan Sekda Jabar Lex Laksamana.
Dengan surat kuasa tertanggal 26 November mempercayakan pengurusan kepada kuasa hukumnya,Yayan Sutarna dan Buce Mulyadi. Mereka mengajukan pergantian nama yang awalnya Yusuf Macan Efendi menjadi Dede Yusuf Macan Efendi melalui nomor perkara 1188/PDT.P/2012/PN.Bdg. Selain itu, mengubah seluruh identitas berupa akta kelahiran, KTP,kartu keluarga,paspor, dan lainnya dengan mencantumkan identitas baru yaitu Dede Yusuf Macan Efendi.
Pada bagian lain, bakal calon gubernur incumbent Dede Yusuf telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin. Pelaporan ini merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar untuk mendapatkan status sebagai calon gubernur Jawa Barat. Babarengan Media Center (BMC) yang merupakan media pemenangan Dede Yusuf-Lex Laksamana menyampaikan, harta kekayaan Dede Yusuf pada 2012 mengalami penurunan. Pada 2008 jumlah harta kekayaannya sebesar Rp 13,5 miliar.
Pada 2011 menurun menjadi Rp10,9 miliar . Sementara itu, Bakal Calon Gubernur yang diusung Partai Golkar Irianto MS Syafiuddin atau Yance menampung keluhan para pedagang asongan di stasiun kereta api yang tergabung dalam Persatuan Asongan Kereta Api (PAKA) Jawa Barat. Humas PAKA Jabar, Arif Rahmat mengaku kecewa atas kebijakan tersebut, di mana mereka dilarang berjualan sejak memasuki November 2012 ini. ”Pedagang tidak diperbolehkan berjualan baik di dalam stasiun maupun gerbong kereta saat berhenti,”kata Arif saat mendatangi kantor DPD Partai Golkar Jabar.
Yance mengaku kaget mengetahui hal itu. Dia menginstruksikan seluruh fraksi Partai Golkar di DPRD Jabar untuk segera menyelamatkan para pedagang asongan tersebut.” Saya akan segera instruksikan Fraksi Partai Golkar secepatnya menyelesaikan masalah ini. Kasihan mereka,”kata Yance,di kantor DPD PG Jabar kemarin.
Menurut dia, para pedagang asongan itu seharusnya dijadikan mitra, apalagi saat ini mendapatkan pekerjaan sangat sulit. atep abdillah kurniawan/ yugi prasetyo/ agung bakti sarasa
Sumber:seputar-indonesia.com
