Menurut kubu pendukungnya, dekrit ini akan melindungi amanat revolusi Mesir. Sementara kubu oposisi berpendapat sebaliknya.
“Ini adalah kudeta melawan legitimasi,” kata Sameh Ashour, ketua sindikasi pengacara, dalams ebuah acara jumpa pers bersama dengan pemimpin oposisi lain, Mohamed ElBaradei dan Amr Moussa.
“Kami serukan agar warga Mesir menggelar aksi protes di semua lapangan di Mesir pada hari Jumat.”
Wael Ghonim, salah satu sosok kunci dalam aksi tahun lalu utnuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, mengatakan revolusi tidak dibuat “untuk menjadi diktator baik”.
“Ada perbedaan ada keputusan revolusioner dan keputusan dikatator,” tambahnya.
“Cuma Tuhan saja yang keputusannya tak dapat diganggu-gugat.”
Bentrok
ElBaradei, seorang penerima hadiah Nobel untuk perdamaian, sebelumnya menyebut dekrit itu menempatkan Presiden Mursi diatas hukum. “Mursi hari ini merenggut semua kekuasaan negara dan menunjuk dirinya sendiri sebagai firaun baru Mesir. (Dekrit ini) adalah pukulan telak terhadap jalannya revolusi yang bisa membawa konsekuensi gawat,” tulisnya di situs jejaring Twitter.
Dekrit yang terbit Kamis itu melarang siapapun dan lembaga manapun menentang keputusan, dekrit, atau hukum mana pun yang dipilih Mursi. Dekrit itu juga menyebut tak ada lembaga peradilan yang boleh membubarkan lembaga perwakilan, yang tengah menyusun konstitusi baru.
“Presiden dapat mengeluarkan keputusan atau upaya apapun untuk melindungi revolusi,” kata juru bicara kepresidenan Yasser Ali dalam pengumuman di TV.
“Deklarasi konstitusi, keputusan dan hukum yang diterbitkan presiden bersifat final dan tak dapat digugat.”
Presiden Mursi juga mencopot Jaksa Agung Abdel Maguid Mahmoud serta memerintahkan kembali persidangan ulang terhadap orang-orang yang didakwa menyerang peserta aksi protes saat Mubarak masih berkuasa.
Keputusan Mahmoud untuk membebaskan para perwira yang diduga terlibat dalam penyerangan itu berbuntut pada bentrokan di Lapangan Tahrir di Kairo bulan Oktober lalu, dimana kubu pendukung dan penentang Mursi saling berhadapan. Dekrit ini, kata Presiden Mursi dibuat sebagai upaya “membersihkan institusi negara” serta “menghancurkan infrastruktur rezim lama”.
Sumber : bbc
