Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mendesak agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera dibentuk. Lembaga ini dinilai sudah sangat dibutuhkan Kota Bandung terkait kondisi dan bencana yang sering terjadi. Ayi menyebutkan, keberadaan BPBP Kota Bandung dapat mensinergikan pro gram penanggulangan bencana secara terpadu. “Saat ini memang sudah ada Satlak (satuan pelaksana) di bawah koordinasi Asisten Daerah (Asda) 2.Tapi, BPBD juga harus segera dibentuk karena kebutuhan dan kondisi Kota Bandung sekarang ini,”ujar Ayi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, kemarin.
Dia menjelaskan,selama ini penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kota Bandung berada di bawah Asda Bidang Ekonomi. Penanganan bencana secara terpadu itu dilakukan bersama satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Di antaranya Dinas Bina Marga dan Pengairan(DBMP), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Namun,kata dia,koordinasi tersebut belum tersinergi dengan baik,sehingga sebuah badan khusus sangat diperlukan. Meski demikian,dia belum dapat menanggapi kapan badan resmi penanganan bencana itu akan dirumuskan pembentukannya. Sebab, keberadaan dan kinerja Satlak Penanggulangan Bencana masih bisa dimaksimalkan. Di samping itu, dia akan mengajukan solusi mengatasi penyebab banjir dan longsor, yang dinilainya sangat krusial.
“Saya akan mengusulkan agar dilakukan moratorium izin pembangunan hunian di wilayah resapan air Kawasan Bandung Utara (KBU). Jika KBU berubah fungsi saya khawatir 10 tahun mendatang banjir di Kota Bandung akan semakin parah,jangan sampai Bandung mengalami nasib seperti Jakarta sekarang,”ucapnya. Dia menegaskan, banjir bandang yang terjadi bukanlah akibat dinding kirmir jebol.Tetapi sebailknya, dinding kirmir jebol itu karena banjir bandang. Menurut dia, banjir yang terjadi di Kota Bandung ini diakibatkan dua faktor yakni curah hujan tinggi dan kelalaian manusia.
Dia mencontohkan,perubahan fungsi lahan di kawasan hulu sungai dan resapan air menjadi daerah hunian, sangat signifkikan mempengaruhi fungsi hidrologi. “Karena itu terjadi penyempitan saluran air terbuka karena adanya warga maupun pengembang yang membangun pondasi di badan sungai, penyumpatan karena sampah yang menyangkut pada kebutuhan, pendangkalan karena sedimentasi dan berangkal,” kata Ayi.
Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung meninjau lokasi jebolnya kirmir yang berada di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler,kemarin. Kirmir atau tembok penahan tanah yang jebol ditinjau satu per satu,terutama di bagian yang roboh diterjang banjir. “Mudah-mudahan seterusnya seperti hari ini, curah hujan normal.
Kalau besar lagi, khawatir tidak akan selesai,rencananya setelah ditinjau kita akan pasang bronjong,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Iming Akhmad, kemarin. Seperti diketahui, dua hari terakhir hujan deras mengguyur Kota Bandung.Banjir menggenangi sejumlah jalan raya utama dengan ketinggian airnya di atas mata kaki orang dewasa.Bahkan banjir bandang terjadi di pemukiman padat hingga menghanyutkan benda dan merubuhkan bangunan. Hal itu terjadi di Kecamatan Cibeunying Kaler dan Batununggal.
Iming menampik hal itu disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi. Menurut dia,curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan volume air juga bertambah.“ Hujan deras itu secara langsung membuat air di sungai dan anak Sungai Cikapundung meluap.Volumenya itu yang sudah tidak bisa ditampung,” kata Iming. Di samping itu, kata Iming, drainase dipenuhi endapan tanah juga tumpukan sampah.
“Kita rutin mengeruk sampah, sampah itu dibuang sudah ada tempatnya. Tetapi tanah sedimen, susah sekali yang mau menampung, kalau ada yang mau harus dibayar,”ucap Iming. Camat Cibeunying Kaler Unjang Zainudin mengatakan, sejumlah kirmir jebol di beberapa kelurahan mulai diperbaiki.“ Kami masih meninjau dan akan memasang bronjong sesuai yang dibutuhkan,” kata Unjang. gita pratiwi
Sumber:seputar-indonesia.com