Pemerintah seperti mendukung satu pihak, dengan tidak membiarkan PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Sesuai rencana, PSSI dan juga Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) melaksanakan kongres kemarin.KLB PSSI digelar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sedangkan Kongres KPSI dilakukan di Hotel The Sultan, Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Agung Laksono menyatakan pemerintah tidak memberikan rekomendasi terhadap kedua kongres tersebut. Namun, ada perbedaan yang sangat mencolok. Miris, PSSI terpaksa melakukan KLB di lobi Aquarius Boutique Hotel, lantaran ballroom digembok pihak kepolisian. Sementara itu,Kongres KPSI berjalan mulus tanpa gangguan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dedi Gumelar menilai Agung Laksono tidak adil dalam menyikapi kisruh di PSSI.Menurut dia,Agung sudah menyatakan bahwa KLB PSSI di Palangkaraya ilegal karena menyalahi amanat MoU. Namun, di sisi lain membiarkan terlaksananya Kongres KPSI.“Harusnya dua-duanya dinyatakan ilegal dan didorong melakukan kongres bersama untuk menyatukan PSSI demi sepak bola kita ke depan. Kalau seperti ini, namanya beliau tidak adil,” kata Dedi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Awalnya, KLB PSSI diagendakan pada pukul 09.00 WIB. Sejak pukul 08.30 WIB,para peserta sudah mulai turun menuju ballroomhotel.Namun,pintu ruangan dikunci dan dijaga sejumlah polisi, yang menyebut kongres tak bisa dilakukan karena tidak adanya rekomendasi dari pemerintah. Para peserta pun berunding dengan mengatakan memiliki izin dari Polda Kalteng.
Meski hadir di antara peserta KLB perwakilan dari Federasi Sepak Bola Asia (AFC) James Kitching dan Marco Leal, serta Jeysing Muthiah dari Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), petugas tetap menolak membukakan pintu ballroom. Saat peserta melakukan lobi dengan petugas, tampak Kitching, Leal, dan Muthiah berdiskusi dengan pengurus PSSI. Panitia KLB PSSI mengakui telah mengantongi surat kepolisian terkait izin pelaksanaan kongres pada Minggu (9/12).
Namun, Minggu siang Agung mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak merekomendasikan kongres tersebut. Alasannya,legalitas pemilik suara (voter) menjadi pertimbangan utama karena tidak sesuai nota kesepahaman (MoU) yang disepakati di Markas AFC, Kuala Lumpur, Juni lalu.Kongres harus dihadiri pemilik suara KLB Solo 2011 yang diverifikasi Joint Committee (JC). Namun, verifikasi yang diinstruksikan tidak berjalan sehingga pemerintah tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kongres mana pun,termasuk KPSI.
“Menurut pengamatan pemerintah, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan mereka dalam MoU di Kuala Lumpur, yang disupervisi AFC,” kata Agung di Gedung Kemenpora, Jakarta,kemarin.“Pemerintah berharap ada satu kongres saja, dan itu sesuai dengan semangat MoU,”sambungnya. Di Aquarius Boutique Hotel, lantaran pintu tak kunjung dibuka, para peserta turun ke lobi. Mereka lantas melantunkan Indonesia Raya.Spanduk raksasa bertuliskan “Pembukaan Kongres Luar Biasa PSSI”,yang bergambar Gubernur Kalteng Teras Narang dan Ketum PSSI Djohar Arifin,dibentangkan.
Tanpa banyak bicara, Djohar menyatakan kongres dibuka. Dia mengetuk palu tanda dibukanya kongres sekitar pukul 10.15 WIB. Sekjen PSSI Halim Mahfudz kemudian mengabsen para peserta KLB, yang setelah dihitung berjumlah 97 orang.“Apakah ini kuorum?” tanya Halim, dan dijawab dengan serentak oleh peserta, “Kuorum”. Kongres berjalan kilat, sekitar setengah jam.PSSI menilai kongres yang mereka gelar sah.
“Kongres ini sah karena sudah berdasarkan statuta PSSI, diikuti oleh 97 peserta yang kuorum, serta dihadiri oleh perwakilan dari FIFA dan AFC. Namun,mereka tidak bisa menanggapi apa pun karena statusnya adalah observer (pengamat),” ungkap Halim. Hasil dari KLB PSSI memutuskan membatalkan MoU dengan KPSI dan membubarkan JC. MoU yang dibatalkan itu berisi kesepakatan untuk penyelesaian tiga hal utama, yaitu perubahan statuta,pengembalian empat anggota komite eksekutif PSSI yang dipecat dengan syarat meminta maaf dan diberi waktu satu bulan, serta penyatuan liga.
Hasil dari KLB ini akan diajukan ke sidang Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, Jepang, 14 Desember mendatang. Beberapa jam setelah kongres selesai,Kemenpora mengirimkan surat baru kepada Pemprov Kalteng, yang diteruskan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng dan Asisten I Pemprov Kalteng, serta Polda Kalteng. Isinya menyebut,Kemenpora tidak memberikan rekomendasi tapi tidak menghalang- halangi PSSI dan KPSI untuk melaksanakan kongres.
Keterangan tersebut mengacu pada dikuncinya pintu ballroomhotel di Palangkaraya. “Kaitan ruangan itu dikunci bukan kepolisian.Itu manajemen hotel merujuk pada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan,”ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri,Jakarta,kemarin. Telatnya surat Kemenpora ditanggapi oleh PSSI. “Kami yakin mereka (polisi) memang tidak berniat menghalanghalangi. Tapi kami tidak tahu kenapa surat baru diterima jam 12 lebih setelah kongres sudah selesai,”ucap Halim.
Dengan digelarnya dua kongres berbeda oleh PSSI dan KPSI, lewat sudah batas akhir (10 Desember) yang diberikan FIFA agar konflik bisa diselesaikan. Kemungkinan besar sanksi FIFA pun bakal menimpa sepak bola nasional.
“Mengenai kemungkinan sanksi, itu wewenang mereka (FIFA). Namun, kita sudah menunjukkan kepada mereka bagaimana kita sudah berusaha mematuhi statuta FIFA untuk melindungi kepentingan sepak bola Indonesia,”jelas Halim. Sementara itu Ketua KPSI La Nyalla M Mattalitti menilai, dalam kondisi seperti saat ini sanksi pasti akan datang. Menurutnya, PSSI telah mengabaikan hasil MoU yang diperintahkan oleh AFC dan FIFA.
Dan,kongres yang digelar KPSI dinilainya sudah menjalani ketetapan yang ada. “Sudah pasti suspendkalau seperti ini,” kata La Nyalla. Kongres KPSI menghasilkan lima poin di antaranya menjalankan roda organisasi dengan berkantor di Kantor PSSI,Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno. ●decky irawan jasri/ krisiandi sacawisastra/ rahmat sahid
Sumber : seputar-indonesia.com
