Anggota Komisi VIII DPR-RI Jazuli Juwaini mengungkapkan pembangunan vila tersebut menjadi salah satu faktor berkurangnya daya resap air ke tanah. Namun, menurutnya, tidaklah mungkin untuk menggusur bangunan yang telah ada.
“Vila ini menjadi tempat pariwisata juga, tinggal ditertibkan saja perizinannya, sehingga kita mencari solusi ini menjadi komprehensif, misalnya membuat sodetan dan sumur serapan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (18/1/2013)
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio mengungkapkan, untuk menggusur bangunan-bangunan di puncak tidak akan menyelesaikan suatu masalah.
“Orang yang membuat vila itu legal. Kalau anda buat vila terus digusur anda bakal nuntut. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, selesainya dengan membangun bendungan-bendungan, reboisasi,” tuturnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyindir soal banyaknya pembangunan tak terencana di kawasan Puncak, Jawa Barat. Pembangunan pemukiman atau villa yang banyak dilakukan ini membuat daerah serapan air berkurang, sehingga air cepat mengalir dan membanjiri Jabodetabek.
“Ini semua bagian-bagian yang tidak bisa ditambal sulam. Harus dipikirkan perencanaan yang sangat matang. Muaranya itukan ke laut. Belum sampai ke permukaan laut, dengan DKI ingat sangat kritis juga. Diperlukan pompa yang luar biasa untuk mengalirkan air karena permukaan laut sudah sangat tinggi. Ini semua adalah bagian yamg harus dibicarakan terprogram dengan baik,” ungkap Hatta.
Dia mengatakan, jajaran Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemprov DKI akan melakukan pembicaraan yang komprehensif untuk penanganan banjir di Ibukota. Karena memang Pemprov DKI tak bisa bekerja sendirian.
sumber: http://finance.detik.com
