“Isu yang digulirkan (boikot) hanya untuk memolitisasi. Saya melihat karakter PNS itu biasanya unity of command, sangat mengikuti pemimpinnya meski hanya formalitas dan secara subtansial tak efektif,” kata Gun Gun Heriyanto, pengamat dari The Political Literacy Institute, kepada Kompas.com, Rabu (13/2/2013) malam.
Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuturkan, dirinya tak yakin akan terjadi gerakan terselubung untuk memboikot Jokowi-Basuki, baik itu di kalangan pegawai (PNS) maupun setingkat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala dinas, dan lainnya. Alasannya adalah karena semua bawahan Jokowi-Basuki akan lebih mementingkan peluang karier profesionalnya ketimbang sibuk melakukan boikot.
Namun, di sisi lain, Gun Gun tak menampik adanya sejumlah pegawai yang merasa tidak nyaman di masa peralihan pucuk kepemimpinan Jakarta. “Ini kan masih transisi ya, pemimpin Jakarta sekarang berbeda dengan pemimpin yang biasanya minta dilayani. Mungkin ada yang tidak happy dan terjadi guncangan di mesin birokrasi karena tertutup celah untuk mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.
Menurut kabar yang beredar di kalangan wartawan, beberapa kepala SKPD dan sejumlah PNS di internal Pemprov DKI mengancam melakukan boikot lantaran tak suka dengan gaya kepemimpinan Jokowi-Basuki. Ritme kerja keduanya dinilai jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, terlalu cepat, membuat para bawahannya tergopoh-gopoh, merasa tak nyaman, dan tertekan. Namun, kabar itu dibantah, baik oleh pegawai di level birokrasi maupun setingkat kepala dinas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menegaskan ketidakbenaran informasi tersebut. Ia meyakinkan semuanya dalam kondisi yang cukup terkendali. “Enggak benar itu. Enggak ada ancaman boikot,” ujar pria yang akrab disapa Ahok sesaat sebelum meninggalkan ruang kerjanya, Rabu malam.
Editor: Ana Shofiana Syatiri
sumber: megapolitan.kompas.com
