“Saya tidak pernah berangan-angan untuk menggantikan Pak Djohar. Pokoknya, angan-angan saya adalah melaksanakan kongres sesuai dengan keinginan voters Solo. Terserah peserta kongres (soal melengserkan Djohar). PSSI ini bukan miliknya La Nyalla, bukan miliknya Djohar, PSSI itu miliknya anggota PSSI. Kalau katanya Nyalla, pasti minta Pak Djohar diturunkan, atau kata Djohar, pasti minta ditetapkan. Adanya keinginan anggota PSSI untuk menggantikan Djohar karena dia mengingkari hasil kongres Bali,” kata Nyalla saat dihubungi, Selasa (19/2/2013).
Sesuai amanat FIFA, PSSI diminta menggelar kongres yang mengagendakan penyatuan dua liga, revisi statuta PSSI, pengembalian empat pejabat Komite Eksekutif yang dipecat–termasuk La Nyalla, dan pelaksanaan kongres berdasarkan daftar peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Solo pada Juli 2011 sesuai kesepakatan yang ditandatangani pada 7 Juni 2012. Persoalannya, peserta kongres bisa memunculkan polemik. KPSI menilai voters Solo seusai daftar hadir pada KLB Solo pada Juli 2011. Adapun PSSI menilai voters Solo adalah lembaga, bukan orang per orang.
“Coba baca kembali MoU 7 Juni 2012 dan surat FIFA ke Menpora tanggal 13 Februari 2013. Ada tertulis voters Solo adalah lembaga? Tidak ada, kan! Patokannya itu saja (voters Solo bukan lembaga). Sudahlah, kita jangan buang-buang energi membahas mana yang sebenarnya voters Solo. Capek kita membahasnya. Padahal itu kan sudah sudah clear ditegaskan sama FIFA. Pemerintah buat saja surat kepada FIFA dan AFC, voters Solo itu siapa, lalu voters Solo ini bisa diverifikasi bersama oleh Rita Subowo, Menpora, PSSI, dan KPSI,” kata La Nyalla.
Terlepas dari itu, La Nyalla berjanji bahwa kongres berjalan sesuai amanat FIFA. Ia mengatakan bahwa kini yang harus dilakukan adalah menyiapkan konsep penyatuan liga. La Nyalla mempersilakan PSSI membuat konsep penyatuan liga dan konsep tersebut akan dibandingkan dengan konsep yang dibuat oleh KPSI untuk disetujui oleh peserta kongres. “Kalau peserta kongres saling bertentangan, maka kita voting,” ujarnya.
Pelaksanaan Kongres PSSI nanti sebenarnya melanggar Statuta PSSI sebab, dalam Statuta PSSI, kongres harus diumumkan 30 hari sebelum pelaksanaan Kongres PSSI. Dalam hal ini, pelaksanaan Kongres PSSI diumumkan 27 hari sebelumnya, yakni pada hari ini. Mengenai pelanggaran ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengaku siap bertanggung jawab.
“Ada hal yang harus dilanggar. Pelaksanaan kongres dilakukan setelah diumumkan 30 hari sebelum pelaksanaannya. Namun, ini adalah hal darurat, jadi saya bertanggung jawab untuk hal ini. Tak ada kata lain selain menggelar kongres nanti,” ujar Roy. (*)
