Menurut salah satu anggota, Achyar Al-Rasyid, pesta demokrasi yang belum lama ini berlangsung dipenuhi keanehan. Keanehan pertama, versi quikcount menggambarkan hasil yang berbeda-beda. Dan kedua, KPU bekerja tidak secara profesional dan efektif terbukti banyaknya orang-orang yang tidak bisa memilih karena tidak memiliki undangan dan hak suara.
Tidak adanya TPS keliling seperti orang-orang yang berada di rumah sakit dan kondisi tertentu sehingga pemenangnya adalah golput sebesar 40 persen dari total DPT.
“Apakah KPU yang bermasalah ataukah seluruh kandidat yang ada memang tak layak untuk dipilih,” kata Achyar Al-Rasyid kepada Tribun Jabar (Tribunnews Network) melalui pesan singkat, Kamis (28/2/2013).
Keanehan lain, ujarnya, besarnya anggaran KPU yang menyedot hingga mencapai Rp 1 triliun berbanding terbalik dengan kinerja yang dilakukan KPU. Apalagi KPU sebelum pelaksanaan Pilkada kedatangan tamu besar dari AS dengan alasan mengecek kesiapan IT.
“Hal ketiga ini menandakan bahwa ada perselingkuhan KPU Jawa Barat dengan kepentingan AS yang terindikasi akan mempersempit ruang kandidat yang pro rakyat dan pro kedaulatan agar tidak terpilih dan berusaha memenangkan kandidat Cagub Jawa Barat yang sudah berselingkuh dengan agenda AS,” katanya.
Atas landasan rasional dan menyedihkan ini, Aliansi Mahasiswa Jabar Penyelamat Demokrasi menyerukan agar semua elemen masyarakat Jabar untuk menduduki KPU Jabar mendesak agar bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun yang menenggelamkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.
Mereka juga menuntut KPU Jabar agar melakukan transparansi segala data mengenai DPT, jumlah TPS dan kondisi TPS, demi tegaknya keadilan di tanah air tercinta.
“Kami juga menuntut agar KPU Jabar mengusut dan periksa kejanggalan yang terjadi saat pilkada terkait pelanggaran dan kecurangan kandidat calon gubernur Jabar terutama yang menggunakan uang rakyat,” katanya. (tif)
Sumber + Foto : tribunnews.com
