Pelepasan ini seiring disepakatinya harga bawang putih di tingkat distributor yakni Rp15.000 per kilogram. Pelepasan bawang putih disaksikan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan pada saat inspeksi mendadak (sidak) di Tanjung Perak Surabaya. Di dalam TPS Surabaya, saat ini tersisa 293 kontainer (setara 8.790 ton) bawang putih yang mayoritas berasal dari China.
Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan menambahkan, selain kesepakatan harga, pelepasan 39 kontainer bawang putih di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Perak Surabaya, akhir pekan lalu juga telah berhasil menekan harga. Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Perak masih terdapat 293 kontainer berisi bawang putih. “Yang 293 kontainer tersebut akan dilepas secara bertahap mulai hari ini (19/3),” kata Gita di Jakarta, kemarin.
Dengan dikeluarkannya 293 kontainer tersebut, diharapkan harga bawang di pasar akan kembali normal. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu terdapat ratusan kontainer di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang berisi bawang putih dan tidak memiliki izin. Ratusan kontainer tersebut terdiri dari 293 kontainer bawang putih (setara 8.790 ton), 30 kontainer bawang bombay (setara 900 ton), 41 kontainer yang telah dikeluarkan oleh Karantina Tanjung Perak, serta 167 kontainer sisanya belum teridentifikasi.
Gita mengatakan saat ini proses pengeluaran kontainer sisa yang telah memiliki izin rekomendasi impor produk hortikultura (RPIH) sedang dalam tahap uji lab. Uji lab tersebut bertujuan mencegah masuknya organisme penyakit tumbuhan. “Memang ada prosedur yang harus dipenuhi. Saya sudah perintahkan kepada karantina dalam kontrol ini harus betul-betul cermat,” kata dia.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengaku, lambannya pengeluaran izin RIPH karena banyaknya dokumen yang harus ditandatangani. Dia menjelaskan dalam lampiran Permentan setiap komoditas yang diimpor harus menggunakan satu surat. “Ada 3.300 dokumen yang harus ditandatangani, dan itu memakan waktu. Apalagi ada proses verifikasi dari perusahaan importir terdaftar (IT),” kata Suswono.
Dia menegaskan akan tetap mengeluarkan izin supaya komoditas yang memang jatah semester I/2013 bisa keluar ke pasar, selama perusahaan importir memang telah mengajukan rekomendasi impor untuk periode tersebut. Setelah izin keluar, Mentan berharap importir tidak menahan komoditas di pelabuhan.
Dia akan melakukan tindakan tegas apabila ada upaya importir untuk menahan distribusi. Suswono juga akan merevisi lampiran supaya satu perusahaan cukup satu surat, tidak per komoditas. Saat ini Kementan sedang menyiapkan draft tersebut. Suswono optimistis revisi ini akan mempersingkat proses.
Sementara itu, terkait harga bawang merah, Gita akan menggunakan mekanisme penyelesaian harga yang sama. Karena, konsumsi nasional masih bertumpu pada impor dari luar. “Saat ini memang kita harus impor bawang merah. Tapi dalam waktu dekat, Brebes dan daerah lain akan panen,” tutur Gita.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan menambahkan, 323 kontainer yang sekarang akan dilepas semuanya dengan syarat semua dokumen perizinan sudah terpenuhi. Selama tidak ada dokumen, kontainer tersebut tidak bisa dikeluarkan.
Kendati sudah mengantongi persyaratan, komoditas impor yang masuk harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. ”Yang penting semua persyaratan terpenuhi. Kami akan mengambil inisiatif dengan mengambil sampel walaupun kelengkapan persyaratan belum terpenuhi. Saat ini, semua kontainer sudah memiliki surat, tinggal bagaimana importir menunjukkan surat-surat itu,” katanya.
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Purwo Widiarto mengaku, telah bertemu dengan sejumlah importir bawang putih yang komoditasnya tertahan di TPS. Pemanggilan ini bertujuan untuk membantu percepatan proses perizinan agar bawang putih yang tertahan tersebut bisa segera keluar. “Saat ini, kami masih melakukan verifikasi. Nanti, hasilnya seburuk apapun harus diterima (oleh importir), apakah akan dilakukan penahanan atau penolakan (komoditas impor) terkait dokumen itu,” urainya.
Salah satu importir bawang putih Indra mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengantongi semua persyaratan agar barang impornya bisa keluar dari TPS. Namun, dia masih akan mengurus sampel dulu ke Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.
Biasanya, mengurus sampel ini butuh waktu selama satu hingga dua hari. “Saat ini mengurus perizinan memakan waktu agak lama. Mungkin karena banyak importir baru yang mendaftar,” ujar pemilik 20 kontainer bawang putih yang enggan disebut namanya ini.
Waspadai Krisis Pangan
Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengingatkan, kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian seperti halnya harga bawang, dan kenaikan harga daging sapi harus diwaspadai serta mampu dicarikan jalan keluar secepatnya.
“Tidak hanya bawang saja, nantinya semua bahan pokok untuk pangan masyarakat dunia akan mengalami kenaikan. Pemerintah harus hati-hati,” tegas Prabowo dalam seminar nasional yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Peduli Malang Raya di Hotel Montana II, Kota Malang, kemarin.
Menurut dia, solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah memacu produktivitas pertanian, dan memperbaiki tata kelola pertaniannya. ”Saya sudah menyarankan presiden agar membesarkan peran Bulog. Kalau perlu ada gerai-gerai dari Bulog untuk distribusi bahan-bahan pertanian termasuk bawang,” tegasnya.
Terpisah, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden KH Abdurrahman Wahid Rizal Ramli menilai, tingginya harga bawang merah dan bawang putih disebabkan dua hal yang luput diperhatikan pemerintah. Menurut dia, penyumbang persoalan hingga melonjaknya harga bawang karena pemerintah tidak memiliki strategi serta kebijakan sektor pangan.
Ketergantungan impor inilah yang menjadi pemantik terjadinya kebijakan impor yang salah. Selama ini, sistem impor pangan lebih menitikberatkan pada kuota impor yang tidak transparan. “Inilah pemicu munculnya permainan patgulipat para pengusaha importir pangan yang diberi kewenangan dan pejabat,” kata dia, kemarin.
Rizal meminta Kementerian Perdagangan mengubah pola impor pangan dengan cara kuota menjadi sistem tarif. Selain itu, pemerintah juga diminta membuka pengusaha mana saja yang menerima kuota impor selama ini, dan seberapa besar kuota yang diterima, serta berapa keuntungannya. lukman hakim/ akhmad nur huda/ vitrianda siregar/ yuswantoro
Sumber + Foto ; koran-sindo.com
