Masing-masing yakni Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono, Herry Nurhayat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Pemkot Bandung dan Asep serta Toto Hutagalung dari pihak swasta.
Penelusuran Tribunnews.com, Wali Kota Dada Rosada ternyata turut masuk dalam pusara kasus suap hakim Setyabudi ini.
Bagaimana hubungan Dada dengan kasus ini?
Dalam tangkap tangan di ruang kerja Hakim Setyabudi, Jumat (22/3) satgas KPK mengamankan Rp 150 juta dan uang sekitar Rp 350 juta di dalam mobil Avanza milik Asep. Uang diduga sebagai bentuk sukses fee terkait kepengurusan putusan perkara korupsi dana Bansos kota Bandung.
Sementara dalam perkara dugaan Korupsi Bansos, hakim Setyabudi merupakan ketua majelis hakimnya. Dalam kasus itu, Setyabudi hanya menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan kepada tujuh terdakwa kasus dana Bansos Pemkot Bandung.
Tujuh terdakwa juga diperintahkan membayar denda Rp 9,4 miliar.
Ketujuh terdakwa adalah mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman dan Kepala Bagian Tata Usaha Uus Ruslan, Ajudan Wali Kota Bandung Yanos Septadi, Ajudan Sekretaris Daerah Luthfan Barkah, Staf Keuangan Pemkot Bandung Firman Himawan, Kuasa Bendahara Umum Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana.
Mereka dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 8. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 Tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. Vonis yang dijatuhkan hakim Setyabudi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa.
Sementara Jaksa menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan untuk Rochman dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta.
Dalam kasus ini Jaksa menduga terjadi kerugian negara dalam pengurusan alokasi dana Bansos Kota Bandung yang mencapai Rp 66,6 miliar. Bahkan perbuatan ketujuh terdakwa oleh Jaksa didakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi.
Namun, anehnya, klaim berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan, nama Wali Kota Bandung, Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi hilang dalam putusan majelis hakim.
Penelusuran Tribunnews.com, Toto Hutagalung, merupakan tokoh masyarakat Bandung yang juga memimpin organisasi masyarakat Gasibu Pajajaran.
Selain itu, Toto yang merupakan pemilik CV Jodam, terang sumber dari kalangan pejabat hukum itu, kerap dilibatkan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk menjembatani dirinya dengan masyarakat Bandung.
Bahkan, informasi dihimpun, banyak kesempatan, perembukan suatu masalah atau silaturahmi antara warga atau ormas atau panguyuban di Bandung dengan Wali Kota Bandung sering digelar di rumah Toto di di Ciporeat Ujungberung, Bandung.
Karena kedekatannya dengan Toto, Dada diduga memerintahkan Toto untuk mengurus pemulusan perkara Bansos, agar tidak ada pengembangan kasus.
“Dia merupakan orang kepercayaan Wali Kota Bandung, Dada Rosada urus kasus Bansos (di PN Bandung) supaya putusan rendah dan gak merembet kemana-mana,” kata sumber Tribunnews.com, kemarin.
Kemarin saat digelandang ke Rutan KPK, Jakarta, Sabtu (23/3) malam, Asep mengaku jika pengiriman uang untuk Hakim Setyabudi itu diperintahkan Toto Hutagalung.
Akan tetapi dia mengklaim tak mengetahui peruntukan uang tersebut. “Saya orangnya Toto Hutagalung,” kata Asep kepada wartawan di kantor KPK.
Soal keterlibatan Dada Rosada dalam kasus suap ini, Tribun belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan. Begitu juga dari pihak ormas Gasibu Pajajaran.
Sementara, dikonfirmasi ke KPK, Juru Bicara Johan Budi tidak bisa berkomentar. Menurutnya hal itu telah masuk materi perkara yang kini tengah dikembangkan pihaknya.
Namun, Johan menyatakan bahwa kini pihaknya telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Dada Rosada dan Toto Hutagalung terkait kasus dugaan suap hakim Setyabudi.
Dada dicegah berkaitan dengan para yang diduga memberi suap kasus itu.
“Dada dicegah terkait para yang diduga pemberi suap dalam kasus suap hakim ST,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin (25/3/2013).
Kendati masih berstatus tercegah, tidak menutup kemungkinan KPK menjerat Dada bila ditemukan dua alat bukti yang cukup dalam pengembangan.
“Dada dicegah karena nanti akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus ini. KPK juga masih mengembangkan kasus ini, apakah TH merupakan inisiator pemberi suap atau ada pihak-pihak lainnya,” kata Johan.
Wamenkumham Denny Indrayana dikonfirmasi membenarkan, Ditjen Imigrasi telah mengeluarkan surat cegah terhadap Dada Rosada, selama 6 bulan ke depan.
“Pencegahan terhitung sejak 23 Maret 2013 selama 6 bulan. Permohonan cegah dari KPK,” kata Denny Indrayana di kantornya, Jakarta.
sumber: tibunnews.com
