“Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf, melainkan harus mundur dari jabatan. Presiden SBY sendiri harusnya segera memberi sanksi dengan memundurkan Nuh,” katanya kepada Kompas, Rabu (17/4/2013) malam.
Menurut Laode, apa yang dilakukan Nuh, tepatnya telah mempermalukan pemerintahan pimpinan Presiden SBY. “Apalagi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia,” tambahnya.
Laode menyatakan, jika Presiden SBY tetap mempertahankannya sebagai Menteri, maka akan terkesan bahwa Presiden SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.
“Patut diduga, pihak Mendikbud memainkan proyek percetakan soal-soal UN tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN,” lanjut Laode lagi.
sumber + foto : tribunnews.com
