Kota Bandung seharusnya mencontoh Kota Banjar dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL). Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Macan Effendi menuturkan, Kota Banjar menjadi salah satu wilayah percontohan pengelolaan dan penataan PKL.
“PKL di Banjar itu dibuat zona khusus. Saya melihat warung-warung yang sudah ditata oleh pemdanya, sehingga jadi daerah tujuan wisata. Itu di pinggiran Sungai Citanduy, di tempat yang lain belum maksimal,” kata Dede usai Sosialisasi Grand Opening Bandung Timur Plaza di Jalan AH Nasution Kota Bandung, kemarin. Menurut Dede, salah satu konsep untuk penataan dan pengelolaan PKL adalah seperti yang dilakukan oleh Bandung Timur Plaza dengan Kopanti (Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti).
“Program ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kami sudah berdiskusi panjang. Idenya adalah bagaimana memberikan tempat yang layak buat PKL dan tentu nantinya ini akan menjadi investasi bagi para PKL. Tentu tidak mungkin dilakukan oleh Pemda, maka dengan adanya kerjasama dengan pemilik tempat dan developer serta Kopanti,” kata dia. Menurut dia, konsep yang ditawarkan oleh Bandung Timur Plaza tersebut sangat bagus karena bisa mengantisipasi praktik rentenir yang kerap menjerat PKL dan bunga yang diberikan para rentenir sangat tinggi sehingga sulit untuk dilunasi.
Para PKL yang selama ini tergolong dalam sektor usaha informal ternyata memberikan sumbangsih bagi pendapat asli daerah hingga 50 persen sehingga perlu dikelola dan ditata keberadaannya. “Pemasokan tinggi untuk daerah itu 50%-nya dari sektor informal. Artinya kita harus memiliki keberpihakan terhadap sektor informal. Kalau PKL, jadi dianggap tidak tertib karena berada di tempat yang tidak pas, tapi kalau ditempat ini bukan PKL jadi pengusaha,” ujar Dede. ant
Sumber : koran-sindo.com