Kepala SMAN 13 Bandung Yeni Gantini mengatakan, terdapat kekurangan soal untuk 176 siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pihaknya kekurangan tiga amplop soal untuk kelas IPA dan enam amplop untuk kelas IPS. Sekolah terpaksa mengganti soal dengan menggunakan naskah soal yang sudah difotokopi. Proses fotokopi dilakukan di ruang khusus dengan pengawalan kepolisian dan pengawas independen.
Tidak adanya lembar soal otomatis lembar jawaban ujian nasional (LJUN) pun tidak ada sehingga mereka mengisi jawabanpada soalyangsudahdifotokopi. Yeni mengaku, tidak mengerti kenapa sampai terjadi kekurangan soal sebanyak itu. Akibat insiden tersebut ketegangan dan kecemasan sempat melanda siswa peserta UN. “Jelas kondisi itu akan mengganggu psikologis peserta UN,” katanya.
Selain SMAN 13 Bandung, hal serupa juga dialami SMAN 9 Bandung, di mana sekolah tersebut kekurangan satu amplop besar berisi 20 soal. Koordinator Pelaksana UN SMAN 9 Bandung Djiji Darmadji menuturkan hari pertamadankeduaUN, banyaksiswa mengeluhkankualitaskertassoal jawaban, di mana LJUN dinilai tipissehinggasaat siswamencoba menghapus jawaban, LJUN rusak maka harus diganti.
Di SLB Negeri A Kota Bandung, sebanyak 15 naskah soal pelajaran bahasa Inggris tidak diisi peserta UN, karena tidak menerima kaset listening. “Jadi, dilewat saja. Soalnya nggakada, apa yang mesti dijawab. 15 soal itu dikosongkan, kalau diisi kan itu bisa salah, soalnya saja tidak ada,” kata Kepala Bidang Kurikulum SLB Negeri A Kota Bandung Tarman. Menurut dia, tidak adanya kaset tersebut memang dari subrayon Kota Bandung.
Pihaknya juga mendapat laporan dari SLB A Cimahi dan Ciamis yang mengalami hal serupa. SLBN A Kota Bandung langsung membuat berita acara segera dilaporkan ke dinas SLB. Dia juga meminta, 15 soal yang tidak dijawab siswa tidak diperhitungkan. Pasalnya, hal tersebut bukan kesalahan siswa. Dibagianlain, sebanyak15siswa SMA/SMK peserta UN hari keduadatangterlambatmasukke ruang kelas akibat akses menuju sekolah terendam banjir.
Mereka berasal dari SMAN 1 Baleendah dan SMK 2 Baleendah. Siska Nuraeni, siswi SMK 2 Baleendah, yang rumahnya di kawasan Baleendah mengaku kesiangan akibat akses jalan dari rumah menuju sekolah terendam banjir. Dia terpaksa menerobos jalanan Dayeuhkolot– Baleendah tak peduli seragam dan sepatu basah. Menurutnya, jika harus menggunakan jalan memutar melalui Jalan Kulalet–Rancamanyar atau Bojongsoang–Baleendah, dirinya akan terjebak kemacetan parah akibat semua kendaraan terhadang banjir.
“Namun, Alhamdulillah saya bisa ikut UN meski tidak ada tambahan waktu toleransi,” ucapnya. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Imron Rosyadi menyayangkan molornya pelaksanaan UN di MANCililinakibattakadanaskah soal. Dia meminta, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan UN tahun ini yang dianggap paling buruk dari aspek penyelenggaraan.
Ke depan, harus dipikirkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam mempersiapkan UN. Misalnya, saat ini seluruh tanggung jawab dipegang pusat. Nantinya, untuk mengurangi persoalan dan kendala di percetakan soal dan distribusi, bisa saja ada pelimpahan tanggung jawab ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian per wilayah mampu meminimalisasi persoalan keterlambatan soal.
“Saat ini, semua diambil alih pusat sehingga persoalan menumpuk di pusat. Dengan adanya pembagian wilayah, bebannya makin ringan dan jalur distribusi menjadi pendek,” ujar Imron. Di KBB tercatat ada 4.214 siswa SMA dan 4.558 siswa SMK yang mengikuti UN tahun ini. Sementara sekolah penyelenggara UN, 45 SMA dan 53 SMK. Di Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan UN kembali bermasalah. Sebelumnya, diwarnai insiden tertukarnya soal.
Kini, dua SMKN kekurangan naskah soal dan pihak sekolah terpaksa memfotokopi agar siswa bisa mengikuti ujian. Dua sekolah itu, yakni SMKN 1 Purwakarta dan SMKN 1 Plered. Kekurangan naskah soal juga terjadi di SMA Negeri 1 Cianjur. Ujian sempat tertunda selama 30 menit. Siswi jurusan IPA SMA Negeri 1CianjurHaniMarutamengaku, kecewa dengan penundaan pelaksanaan ujian karena membuat dirinya gugup. “Bebannya jadi tambah, jadi makin gugup. Padahal sebelum masuk ruangan, kita sudah siap mau mengerjakansoal. Ternyataharusditunda, karena soalnya kurang,” ujarnya.
Mendikbud Pasang Badan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh pasang badan atas kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/SMK/MA/ SMALB. “Saya tidak ingin melepaskan tanggung jawab itu ke pihak mana pun, tapi karena ini terkait pendidikan dan ujian, menterilah yang paling bertanggung jawab. Saya akan menjelaskan duduk perkaranya meskipun ada pelaksana teknis yang harusnya ikut bertanggung jawab,” ujar Nuh.
Di lain pihak, sejumlah kalangan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan menilai proses pelaksanaan UN 2013 mulai dari tender pengadaan hingga proses distribusi soal terindikasi dugaan korupsi. LSM yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, perwakilan orang tua siswa, Federasi Serikat Guru Indonesia, dan pemerhati pendidikan.
Untuk menelusuri dugaan tersebut, kemarin, ICW dan Fitra sebagai perwakilan Koalisi Pendidikan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas tender dan sejumlah masalah UN, termasuk indikasi korupsi dalam proses UN 2013. “Ini (UN) adalah proyek-proyek untuk mendapatkan uang atau fee di DPR maupun kementerian. Proyek ini layak dihapus,” kata Uchok di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Dia membeberkan, indikasi korupsi itu terjadi karena Koalisi Pendidikan melihat dari proses tender tidak adil. Pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan berkapasitas baik, tapi dikalahkan. “Itu yang kita laporkan dan bukti-bukti lain,” ungkapnya. panji qadhafi/ adi haryanto/ asep supiandi/ ricky susan/ iwa ahmad sugriwa/ rahmat sahid
Sumber : koran-sindo.com
