Adapun berbagai pihak, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung harus bersinergi menyelesaikan persoalan ini. Jangan lantas saling lempar tanggung jawab.
“Artinya, ketika akan tiba musim banjir, sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Namun sayangnya, banjir yang terus berulang setiap musim hujan itu, tidak pernah dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah. Akibatnya, warga semakin banyak yang menderita karena kerugian material di samping kerugian psikologis terhadap warga korban banjir, khususnya yang masih anak-anak,” ungkap Ketua DPC Taruna Merah Putih (TMP) Kabupaten Bandung Nia Purnakania di sela Bakti Sosial TMP Kabupaten Bandung di Kampung Cibadak, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, kemarin.
Nia menambahkan, setiap tahun ribuan warga menderita akibat kebanjiran seperti saat ini. Anehnya, bencana banjir selalu berulang. “Padahal, ratusan miliar uang rakyat maupun pinjaman negara sudah digelontorkan untuk proyek normalisasi Sungai Citarum,” ungkap Nia.
Nia yang juga menjabat anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat menganggap selama ini pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Bandung seperti jalan sendiri, tanpa ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Padahal, penanganan masalah banjir maupun normalisasi Sungai Citarum ini tanggung jawab semua pihak.
Selain tidak saling lempar tanggung jawab, kata Nia, penanganan atau normalisasi Sungai Citarum tidak bisa dilakukan secara parsial. Namun, harus terintegrasi dari hulu hilir. Termasuk penanganan kerusakan lingkungan si hulu Sungai, seperti di daerah Gunung Wayang yang mana hutannya kian hari kian gundul akibat alih fungsi lahan.
Dari sebelumnya, hutan kini menjadi perkebunan sayuran. “Jadi, menangani masalah ini harus dilakukan terintegrasi. Kalau hanya sebagiansebagian, malah jadi percuma proyek yang digarap. Seperti menabur garam di lautan saja. Artinya, uang sebanyak apa pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah Citarum,” kata dia.
Baksos TMP Kabupaten Bandung itu pihaknya memberi ratusan bingkisan berisi beras, mi instan, sarung, selimut, buku, dan alat tulis. “Kita perhatikan juga anak-anak sekolah yang mungkin banyak kehilangan peralatan sekolahnya. Karena itu, kami bagikan juga buku dan alat tulisnya,” ucap Nia.
Sementara itu, DPRD Jabar diharapkan memberi dukungan politis demi suksesnya program revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Ketua Forum DAS Citarum Eka Santosa mengatakan, dukungan politis tersebut amat dibutuhkan.
Terlebih, pihak eksekutif melalui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan pun sudah menyatakan dukungannya melalui Gerakan Citarum Bersih Tahun 2018. “Dengan adanya dukungan politis, DPRD diharapkan memberi dorongan penuh bagi pemberdayaan DAS Citarum,” kata Eka dalam audiensi Forum DAS Citarum dengan Komisi A dan Komisi D DPRD Jabar, Jumat, (12/4) lalu.
Menurut Eka, dukungan politis itu bisa berupa political will dari DPRD Jabar dalam penanganan DAS Citarum. Pihaknya berharap, DPRD mampu mengkoordinasikan seluruh pihak untuk mendukung program revitalisasi DAS Citarum seperti halnya perbaikan hulu sungai Citarum. “Kita ingin DPRD ikut memprioritaskan gerakan Citarum bersih, bukan hanya melalui anggaran, melainkan juga kebijakan politik,” jelas Eka.
Sementara Pemkab Bandung memperpanjang status tanggap darurat menjadi tujuh hari ke depan. Status yang seharusnya pada Jumat (12/4) habis, diperpanjang hingga Jumat (19/4). Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, hal itu dilakukan karena bencana yang masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bandung.
Selain banjir, longsor pun berpotensi terjadi. “Dengan kondisi yang seperti ini, kita menambah status tanggap darurat untuk tujuh hari ke depan lagi. Penambahan memang setiap tujuh hari,” kata Dadang, beberapa waktu lalu. Dadang mengatakan, banjir pada Jumat (12/4) dini hari kembali terjadi.
Sebagian wilayah di Kecamatan Baleendah, dan Kecamatan Dayeuhkolot kembali terendam banjir. Selain itu, longsor pun terjadi di Jalan Raya Pangalengan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung masih merendam ribuan rumah. iwa ahmad sugriwa/ agung bakti sarasa
