“Saya mengantar surat untuk Presiden SBY,” kata Slamet Maryanto, Guru SMA 109, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, saat ditemui detikcom, Jum’at (12/4/2013).
Pria yang sudah mengajar selama 20 tahun ini mengayuh sepeda dari Monas menuju Istana Negara bersama empat guru lain yang membawa papan kayu bertuliskan sejumlah pesan kritis.
“Suratnya tentang penolakan kita atas kurikulum 2013, juga penolakan atas Ujian Nasional (UN). Mudah-mudahan ditemui presiden SBY langsung,” ujar Slamet.
Para guru menolak UN karena dianggap mengajarkan anak untuk tidak percaya diri dan mengandalkan kunci jawaban. “UN merusak usaha kami yang mendidik mereka agar jujur. Kita lebih percaya untuk kelulusan diserahkan kepada sekolah dan guru, karena yang bisa evaluasi ya guru,” tambah Slamet.
Sekjen FSGI, Retno Listyarti, yang juga ikut dalam rombongan, menilai bahwa banyak muatan dalam Kurikulum 2013 yang tak sesuai dengan pola pengajaran.
“Kami tolak kurikulum ini. Ini tidak mendesak, menteri saja yang mendesak ini penting. Justru yang penting adalah kualitas guru. Jadi, benahi guru, baru urus kurikulum,” kata Retno.
Senada dengan para guru, Febri Hendri, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), juga menolak Kurikulum 2013. Anggaran senilai 2,49 triliun rupiah dianggap rawan diselewengkan.
“Kami ke Presiden karena sebagai pemimpin kabinet, ia membawahi Menteri Pendidikan. Kurikulum ini kami tolak karena substansi dan anggaran belum relevan. Apalagi ini menjelang 2014. Jangan sampai anggaran pendidikan ini menjadi bancakan politisi,” kata Febri dalam kesempatan yang sama.
Setengah jam menunggu, para guru ditemui oleh Staf Tata Usaha Persuratan Sekretariat Negara, Adi Suparman. “Nanti saya sampaikan ke Pak SBY perihal surat ini,” kata Adi.
Tak berhasil menemui Presiden, Slamet mengaku kecewa.”Yang penting niat baik sudah kita sampaikan, saya berharap ada perubahan,” tutupnya.
sumber: detik.com
