Perdana Menteri Prancis, Jean-Marc Ayrault, melarang penggunaan Bahasa Inggris di dalam kabinetnya. Larangan itu tertulis dalam sebuah surat yang diedarkan ke seluruh kementerian di negara itu.
Sebagaimana dilansir laman Dailymail, Selasa 30 April 2013, dalam surat tersebut, Ayrault, menegaskan bahwa bahasa resmi negara adalah Bahasa Prancis.
Perintah ini muncul lantaran Ayrault berang gara-gara dua proposal yang dibuat Menteri Pembaruan Industri dan Menteri Kesehatan menggunakan judul “Silver Economy”, berbahasa Inggris.
Ayrault menegaskan bahwa dalam konstitusi tahun 1992, bahasa administrasi dan sidang pengadilan adalah Bahasa Prancis, bukan Inggris. “Bahasa kita dapat menjelaskan semua peristiwa kontemporer dan inovasi yang secara konstan tercipta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,” Ayrault menegaskan.
Sebelumnya, pemerintah Ayrault juga melarang penggunaan beberapa kata Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Kementerian Budaya Prancis seperti “email”, “blog”, “supermodel”, “take-away” dan “low-cost airline”. Bulan Januari lalu, Academie Francaise menyerukan pejabat di negara itu untuk berhenti menggunakan istilah “hashtag” dan “cloud computing”.
Institusi tersebut bahkan pernah membuat daftar setebal 65 halaman berisi kata-kata dalam Bahasa Inggris yang dinyatakan haram digunakan di Prancis. Kata-kata itu termasuk “shadow boxing”, “detachable motor caravan” dan “multi functional industrial building”.
Menteri Pendidikan Prancis, Luc Chatel, sebelumnya mendapat kecaman dan kemarahan publik ketika mengumumkan rencana pengajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah Prancis akan dimulai untuk siswa berusia tiga tahun. Menurut Chatel, warga Prancis sangat buruk ketika berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. (kd)
sumber:viva.co.id
