Rencana Pemprov Jabar untuk mengganti mantan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih membingungkan bagi para pengelola sekolah. Hal itu dikarenakan sampai sekarang belum ada sekolah yang berbentuk BLUD.
“Kalau rumah-rumah sakit berbentuk BLUD sudah ada seperti RSUD Soreang dan RSUD Majalaya,” kata Kepala SMlKN 1 Katapang, H. Asep Riusmana, di ruang kerjanya, Rabu (29/5/2013).
Menurut Asep Rusmana, untuk mendirikan BLUD membutuhkan waktu cukup lama apalagi mengawali sesuatu yang baru. “Tidak bisa tahun ajaran baru ini bisa langsung BLUD karena harus ada kajian lalu ditindaklanjuti usulan dari Dinas Pendidikan ke DPRD Kab. Bandung,” ujarnya.
Pengesahan DPRD, kata Asep, merupakan keharusan karena termasuk juga dengan pemungutan biaya bagi para siswa. “Kalau hanya mengandalkan dana rintisan BOS SMA dan SMK dari pemerintah, maka tak akan mencukupi. Dana rintisan BOS dari pemerintah pusat ditambah denghan Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung baru sekitar Rp 1,2 juta/siswa/tahun. “Sedangkan kebutuhan siswa SMK agar bisa belajar dengan baik minimal Rp 5 juta/siswa/tahun. Apakah pemerintah sudah siap untuk menanggung semua beban biaya pendidikan?” katanya.
Kelebihan BLUD, kata Asep, semua pengelolaan diserahkan ke BLUD baik keuangan, operasional, dan lainnya. “Konsekuensinya sekolah sebagai BLUD harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya. Kalau untuk bantuan pemerintah sebatas pembangunan fasilitas kegiatan belajar mengajar,” ucapnya.
Sambil menunggu adanya upaya menjadikan RSBI sebagai BLUD, maka SMlKN 1 Katapang menjadi sekolah reguler layaknya sekolah-sekolah lainnya. “Kita belum menerima siswa baru karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” katanya.(A-71/A-147)***
sumber:pikiran-rakyat.com
