Disdukcasip pun membantah rumor banyaknya pungutan liar khususnya di desa dan kecamatan yang menarik uang dengan alasan untuk biaya administrasi atau pemasukan bagi desa atau kecamatan. Beredar informasi jika di tingkat desa dan kecamatan di KBB para pembuat e-KTP dan KTP manual dimintai pengutan biaya, dengan alasan pungutan tersebut masuk ke kas pendapatan desa. Disinyalir praktik itu tanpa ada sepengetahuan dari Disdukcasip.
”Tidak ada pungutan, pembuatan e-KTP maupun KTP manual di seluruh KBB itu gratis,” kata Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Disdukcasip KBB Agus Tisna Ruhanda, beberapa waktu lalu. Dia pun mengimbau masyarakat menolak jika ada yang meminta uang pengurusan KTP dengan dalih untuk pemasukan daerah. Indikasi praktik pungutan disinyalir masih terjadi dilakukan oleh aparatur daerah ataupun pihak ketiga (calo).
Disinggung mengenai upaya pencegahan praktik pungutan liar pengurusan KTP, Agus mengaku telah berkoordinasi dengan para camat. Terkait pembuatan atau perpanjangan KTP manual, Agus menandaskan tetap membuka pelayanan. Dalam proses pelayanan, pemkab masih cukup banyak menerima pemohon pembuatan atau perpanjangan KTP manual. Diamengingatkan, masa berlaku KTP manual akan habis pada akhir 2013. Bagi warga yang masih menunggu kiriman kartu e-KTP, diharapkan bersabar.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan Disdukcasip KBB, Jeje Hermansyah menambahkan dua alat perekaman milik KBB mengalami gangguan. Masing-masing alat merupakan milik Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan Cihampelas. Hal itu berdampak kepada pelayanan terhambat karena peralatan yang bisa digunakan menjadi terbatas. Imbasnya, antrean dan pelayanan kepada warga menjadi memakan waktu lebih lama.
”Tidak hanya itu ada beberapa alat perekeman yang sedang dalam proses perbaikan di Jakarta, sampai sekarang juga belum dikembalikan,” tuturnya. ● adi haryanto(koran-sindo.copm)
