“PKS bilang berkoalisi dengan SBY. Koalisi adalah komitmen politik. Kalau tidak mengganggap MoU, ada yang namanya etika,” kata Nurhayati.
Namun, nyatanya PKS sering tak sejalan dengan pemerintah, dan yang paling menonjol adalah penolakan partai itu terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Oleh sebab itu Nurhayati tak pernah menganggap PKS bagian dari koalisi. Ia juga berpendapat wajar saja apabila masyarakat memberikan sanksi sosial kepada PKS. “Masyarakat kan cerdas. Kalau menunggu Pak SBY (yang bertindak), Presiden itu urusannya banyak. Dia lebih dulu mengurusi rakyatnya yang 240 juta orang,” kata Ketua Fraksi Demokrat itu.
Sebelumnya, Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, sempat mengatakan hubungan partainya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membaik meskipun sempat renggang gara-gara kenaikan harga BBM. Namun klaim PKS itu dianggap angin lalu oleh Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah (Setgab).
“Yang membekukan hubungan dengan SBY kan PKS sendiri. Yang mencairkan juga PKS sendiri. Mungkin PKS lebih banyak informasi,” sindir Sekretaris Setgab, Amir Syamsuddin.
Menurutnya, sekalipun hubungan PKS dan SBY membaik, namun hubungan PKS dengan Setgab belum cair.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha beberapa waktu lalu mengatakan, SBY menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan terkait pembangkangan PKS itu. Meskipun demikian, ujar Julian, tanpa tindakan apapun dari SBY, status PKS di koalisi secara de facto sudah jelas keluar dari Setgab.
sumber+foto:vivanews
