Mahasiswa menuntut dana Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu (BMTM) yang telah disepakati antara pihak mahasiswa dengan rektorat sejak awal masuk perkuliahan.
Menurut Ketua Aliansi Peduli Mahasiswa UPI, Azis, mengatakan, pihak rektorat kurang bersikap transparan mengenai dana BMTM yang disepakati antara mahasiswa dengan pihak rektorat melalui Pembantu Dekan I.
“Selama ini dana BMTM dari mahaiswa tidak jelas bagaimana kondisinya, entah kemana mengalirnya”, katanya.
Pasalnya, mahasiswa sudah membayar dana BMTM tapi banyak mahasiswa yang belum sanggup membayar sampai tanggal 19 September 2013 sebagaimana dalam surat perjanjian akan terkena beberapa sanksi.
“Hari ini (Kamis, 19/9) batas akhir penangguhan mahasiswa yang belum sangup membayar biaya kuliah, kalau tidak bayar mereka terkena sanksi”, kata mahasiswa jurusan Pendidikan Khusus (PKH) semester sembilan itu dalam wawancara dengan Jabarmedia.com.
Isu yang dikeluarkan mahasiswa bahwa pemberian sanksi dari rektorat bagi mahasiswa yang tidak sanggup membayar pada jatuh tempo bisa berupa sanksi adimintratif atau saknsi akademik.
“Selama ini mahasiswa yang belum sanggup membayar biaya perkuliahan karena penangguhan ratusan orang. Di jurusan PKH saja ada 6 orang, jadi mereka berhutang, kuliah berhutang”, kata Farhan di sela-sela orasinya.
Dalam salah satu tuntutannya, mereka menuntut pihak rektorat menghibahkan biaya penangguhan kepada mahasiswa yang belum sanggup membayar sampai jatuh tempo karena terancam sanksi.
“Saya mengharapkan pihak rektorat menghibahkan biaya penangguahan itu, kalau tidak jelas penangguhan ini memberatkan mahasiswa”, ujar Azis.
