Warga Sampang, Madura, dan penganut Syiah asal Sampang yang berada di pengungsian rumah susun sewa Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, sepakat untuk berdamai. Untuk itu, kedua pihak sudah menyusun draf piagam perdamaian. Piagam disusun bersama antara warga Syiah dan ulama Madura serta warga Sampang.
“Dalam waktu dekat akan segera ditandatangani. Piagam ini murni permintaan dari warga Madura,” kata Abdul A’la Basyir, ketua tim rekonsiliasi Syiah Sampang, kepada Tempo, kemarin. Ihwal isi piagam tersebut, dia masih belum mau mengungkapkan.
Lahirnya draf perdamaian itu melengkapi upaya damai yang mereka lakukan secara informal. Setidaknya, sudah dua kali sejumlah tokoh di Karanggayam dan Omben Sampang mengunjungi saudara mereka di Puspa Agro. “Ini strategi untuk merukunkan mereka kembali,” kata Abdul A’la.
Saat ini, dia menambahkan, kedua pihak masih dalam proses untuk menyamakan persepsi. Mereka mengaku sudah lelah berkonflik dan sepakat untuk berdamai. Untuk itu, warga Sampang mau menerima penganut Syiah asal Sampang untuk kembali ke kampung halamannya di Dusun Nangkernang, Desa Karaggayam Omben Sampang.
Pimpinan Syiah Sampang, Iklil Al Milal, mengakui bahwa upaya rekonsiliasi mulai menunjukkan titik terang. Tetangga-tetangganya di Sampang, termasuk yang terlibat peristiwa kekerasan tahun lalu, sudah berkunjung ke Jemundo dan meminta para pengungsi untuk segera pulang. Warga Syiah di pengungsian, kata dia, sudah sangat siap untuk berdamai dan kembali ke kampungnya. Mengenai piagam perdamaian, Iklil mengaku belum ditandatangani kedua pihak.
Hertasning Tyas, koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, pendamping pengungsi Syiah Sampang, mengapresiasi upaya rekonsiliasi dan penyusunan piagam perdamaian. Meski begitu, dia menilai tim rekonsiliasi yang diketuai Abdul A’la tak maksimal dalam bekerja. Hertasning menduga kelambanan upaya pengembalian pengungsi ke Sampang disebabkan tak kunjung terbitnya mandat resmi atau surat keputusan dari pemerintah. “Kendala ketua rekonsiliasi kemungkinan besar karena statusnya belum legitimate dari sisi wewenang dan penunjukan,” kata dia, kemarin.
Abdul A’la mengakui dirinya ditunjuk sebagai ketua tim rekonsiliasi tanpa adanya surat keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dia berkilah sengaja tidak meminta surat agar lebih enak dalam menjalankan tugasnya. “Lebih enak tanpa SK, biar tidak ada kepentingan,” kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengatakan gubernur telah membuatkan surat keputusan untuk ketua tim rekonsiliasi Syiah Sampang. Menurut Iklil, meski tanpa surat keputusan, tim rekonsiliasi sudah berkomunikasi secara baik dengan warga Syiah Sampang. “Kami berharap adanya tim rekonsiliasi membuat kami bisa cepat dipulangkan,” kata dia.
Sumber: Tempo.co
