Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, melanjutkan kunjungannya ke sejumlah dinas yang ada di bawah naungan Pemprov Jawa Barat.
Kali ini, Selasa (1/10/2013), giliran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat di Jalan Braga, Kota Bandung, yang didatanginya.
Deddy membuka pemaparannya dengan meminta maaf pada semua yang hadir di ruangan. “Maaf baru kali ini saya mampir ke sini, padahal sudah tiga bulan lebih (menjabat sebagai wagub),” katanya.
Dalam kurun tiga bulan, ia mengaku sudah mengunjungi sejumlah kantor dinas. “Masih ada kira-kira 10 OPD lagi yang belum dikunjungi, di antaranya Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian,” bebernya.
Deddy lalu menyebut betapa pentingnya keberadaan Dinas PSDA. Ia pun menyemangati agar para PNS dan tenaga honorer Dinas PSDA bekerja keras dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat.
Di tengah pemaparannya, Deddy bercerita soal keluhan yang sampai padanya soal Waduk Jatiluhur di Purwakarta.
“Kemarin kuping saya sempat panas, kok kenapa katanya Waduk Jatiluhur cuma buat mengairi kebutuhan air bersih Jakarta, sementara Karawang ketika musim kemarau kekeringan,” tuturnya.
Secara teknis, Deddy mengaku tidak tahu persis mengapa Waduk Jatiluhur digunakan untuk kepentingan pasokan air ke Jakarta. Sedangkan Karawang yang notabene adalah wilayah terdekat dari Waduk Jatiluhur, sama sekali tidak dialiri air dari sana.
“Ini kan menggelitik rasa keadilan,” cetusnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat, Supriyatno, mengatakan di Jawa Barat ada dua pengelolaan situ atau waduk, yaitu yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, situ yang airnya berasal dari Sungai Ciliwung dan Cisadane itu dikelola oleh Pemprov Jawa Barat. Sehingga pemprov punya kewenangan untuk mengalirkannya ke mana pun.
Sedangkan untuk situ yang airnya berasal dari Sungai Cisanggarung, Cimanuk, dan Citarum, dikelola ke pemerintah pusat. Sehingga ketika Waduk Jatiluhur airnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta, pemprov tidak bisa berbuat apa-apa.
“Jadi kewenangan situ itu tergantung wilayah aliran sungainya,” jelas Supriyatno.
Selain itu, ada juga sejumlah pengelolaan sumber air yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti wilayah Pantai Utara. Sedangkan wilayah pantai selatan dikelola oleh pemerintah provinsi.
Sumber: Okezone.com
