Hal ini disampaikan Surapong Tovichakchaikul, wakil perdana menteri sekaligus menteri luar negeri Thailand kepada para perwakilan asing dan organisasi internasional di Bangkok, kemarin. Di hadapan para diplomat, dia menjelaskan duduk perkara kericuhan yang saat ini terjadi.
Dia menjelaskan, masalah amnesti politik sekarang telah diserahkan Senat ke DPR karena desakan rakyat. Menurutnya, sekarang pemerintah tidak punya andil apapun dalam menentukan agenda ini, karena sudah berada di tangan DPR.
Bahkan, koalisi pemerintah telah menandatangani pernyataan bersama tidak akan mengangkat kembali wacana amnesti ini di parlemen. Kendati masalah ini telah selesai, ujarnya, namun demonstran masih tetap melakukan aksi di Bangkok.
“Mereka meningkatkan protes dengan menduduki gedung pemerintah dan menciptakan gangguan pada layanan publik. Tujuan demonstrasi dari menentang amnesti politik kini berubah menjadi protes anti pemerintah-menyerukan perubahan rezim,” kata Surapong, seperti dimuat di laman Kemlu Thailand.
“Jelas, ini adalah niat mereka sedari awal dengan menjadikan Undang-undang Amnesti sebagai pembukanya,” lanjutnya lagi.
Dia menegaskan, pemerintah telah berlaku tepat dalam menghadapi demonstrasi, sesuai dengan praktik dan standa internasional. Namun, massa mencoba memprovokasi dengan cara-cara yang merendahkan demokrasi.
Suthep Thaugsuban, pemimpin massa, kata Surapong, malah mengumumkan akan menguasai gedung DPR, kantor pemerintah dan perusahaan milik negara. Pemerintah telah melakukan cara-cara yang toleran, termasuk mengajak berdialog, namun ditolak oleh pendemo.
“Ini bukan upaya kami untuk tetap berkuasa, tapi untuk menjaga dan melindungi penegakan hukum dan proses demokrasi di bawah Monarki Konstitusional,” kata dia. Demonstrasi kali ini adalah yang terbesar sejak tahun 2010 lalu. Empat orang tewas dalam bentrokan antara massa pro dan anti pemerintah. PM Yingluck Shinawatra menegaskan bahwa dia tidak akan mundur karena terpilih secara demokratis.(viva.co.id)
