Heryawan pun menegaskan jika ada pangkalan dan agen yang menjual elpiji di atas harga eceran yang telah ditentukan Pertamina, maka terancam diputus hubungan usahanya dengan Pertamina.
“Tadi sudah meninjau pangkalan, agen dan SPBE. Kalau dari SPBE stok cukup. Harga di pangkalan Rp 95.300, di pengecer di kisaran Rp 96-97-100 ribu, masih wajar saja, tidak tinggi. Yang penting ada kesepakatan, kalau ada agen atau pangkalan yang melanggar diputus hubungan usaha,” kata Gubernur saat melakukan monitoring ke Terminal BBM Bandung dan SPBE di Gede Bage Bandung, Rabu (8/1/2014).
Selain memantau SPBE Gedebage, Gubernur juga melakukan monitoring ke sejumlah pengecer dan juga agen di Pasar Cihapit Bandung. Heryawan menemukan pengecer yang masih menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 110 ribu. “Masih ada yang jual Rp 110 ribu, tapi ternyata itu stok lama. Amanlah, nanti juga kalau tidak laku pasti diturunkan lagi,” katanya.
Heryawan mengakui dampak kenaikan LPG 12 kg beberapa waktu lalu masih dirasakan, meski pemerintah telah menurunkan harga. Salah satunya berdampak pada harga gas elpiji 3 kg yang mengalami kenaikan di tingkat pengecer.
“Sekarang sudah mulai normal, tapi untuk turun ke harga awal tidak mungkin karena kan harganya memang naik. Turunnya juga masih belum maksimal. Rata-rata di kisaran Rp 95-100 ribu, dari awalnya Rp 75-80 ribuan. Wajarlah,” ungkapnya.
Sementara itu, Putut Andriatno Branch Marketing Manajer Pertamina Jabar
mengungkapkan stok elpiji yang ada saat ini berkisar 2.728 metrik ton. Sementara penjualan harian untuk wilayah Jabar ada di kisaran 119 metrik ton. Ini berarti stok elpiji di Jabar relatif aman.
“Pasca kebijakan penurunan harga, kami melakukan suatu tindakan dimana kita butuh barometer harga. Untuk gas 3 kg ada harga eceran tertinggi, tapi untuk 12 kg tidak ada, karena pola suplay dan distrbusinya beda, untuk 12 kilo agen bisa langsung jual ke konsumen, tapi yang 3 kg tidak bisa,” tuturnya.
Salah satu upaya yang dilakukan, kata dia, dengan memasang spanduk di semua gudang agen. Harga yang dipatok adalah Rp 91.300 di tingkat agen sementara di SPBU Rp 95.300, ditambah margin Rp 4 ribu untuk ongkos angkut ngambil ke gudang agen.
“Untuk agen yang antar langsung ke konsumen, ditambah Rp 5000, jadi Rp 96.300, sampai di lokasi rumah tangga. Begitu juga untuk subagen, harga jualnya Rp 95.300. Kami berharap dengan pemasangan spanduk dan papan harga di agen dan SPBU, masyarakat bisa langsung melihat harga rill,” tuturnya.
Putut menjamin, berapapun permintaan yang masuk, pihaknya akan memenuhinya. Kalau ada agen yang melakukan penyimpangan terutama dalam hal harga, Pertamina tidak segan-segan melakukan pemutusan hubungan usaha.
“Tidak ada lagi sanksi-sanksi skorsing peringatan. Kalau dijual dengan harga yang tinggi, lebih tinggi 100 rupiah saja, PHU. Ini supaya meyakinkan masyarakat dan melakukan sosialisasi yang jelas sehingga agen tidak berani main. Meskipun masih ada yang punya stok dengan harga lama, untuk agen dan jaringan resmi tidak ada kata lain selain harus ikuti aturan,” tuturnya.
Di tempat terpisah, sejumlah warga yang tergabung dalam DPD Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan Jawa Barat mengadukan persoalan gas elpiji ini kepada DPRD Jabar.
Wakil Ketua DPD Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) Jawa Barat Bawid Umar mengatakan, masyarakat dihadapkan dengan kelangkaan dan melambungnya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram. Kondisi ini bahkan telah terjadi sebelum kenaikan harga gas 12 kg.
“Ada yang mencapai Rp 20 ribu. Padahal, menurut Pertamina harga jual dari agen hanya Rp 12.750, sedangkan pangkalan menjual ke pengecer dengan harga Rp 13.650. Jadi ada selisih yang tidak wajar, karena di lapangan masyarakat membeli dengan harga Rp 17.000 sampai Rp 20.000,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jabar Rudy Harsatanaya mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini. DPRD Jabar, kata dia, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dan PT Pertamina untuk mencari solusinya. “Nanti Komisi B yang akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
sumber: pikiran-rakyat.com
