“Kami akan mengundang pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) terkait adanya pencairan bantuan yang tidak pernah dilakukan pembahasan dengan Banggar,” kata Atang Setiawan, Ketua Harian Banggar DPRD saat gerak jalan santai pemilu jujur dan adil di Alun-alun Sumedang, Minggu (9/3).
Salah satu bantuan yang belum dibicarakan dengan DPRD adalah bantuan bagi kepala dusun (Kadus) yang besarnya Rp 300 ribu per bulan. “Sebelumnya saat pembahasan itu belum mengarah ke besaran angka bahkan disepakai akan dilakukan pembaian klaster di desa-desa tentang jumlah perangkat desa itu,” timpal Sekretaris Banggar, Nurdin Zaen.
Sebelumnya, Bupati Ade Irawan akhir pekan lalu mengumpulkan perangkat desa di lapangan upacara Induk Pusat Pemerintahan. Apel siaga para perangkat desa itu diwarnai pemberian dana bantuan yang segera bisa cair.
Bantuan itu adalah untuk perangkat desa, kepala dusun sampai sekretaris desa yang tidak diangkat menjadi PNS juga diberi bantuan uang yang besarnya Rp 630 ribu per bulan. Pembayaran tunjangan kadus yang besarnya Rp 300 ribu per orang itu akan dirapelkan dari Januari-Maret.
Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumedang di Sumedang tercatat ada 276 kades, 69 sekdes tidak diangkat PNS, 1.380 perangkat desa dan 830 kadus. (tribunnews.com)
