Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Jln. Merdeka berdemo di halaman Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Selasa (22/4). Mereka mengadukan kebijakan Pemkot Bandung yang merelokasi para PKL ke basement Bandung Indah Plaza (BIP).
Namun karena tak bisa bertemu langsung anggota dewan yang datangnya siang, mereka akhirnya menitipkan secarik kertas berisi tuntutan dan dua cotton buds (korek kuping) kepada karyawan staf humas dan protokol. “Kalau mereka enggak denger, bisa pake korek kuping ini,” ujar seorang perwakilan PKL yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Lapar (Gampar).
Aksi berlanjut di depan gerbang Pemkot Bandung, Jln. Wastukancana. Selain membentangkan spanduk, belasan orang pengunjuk rasa yang melumuri tubuhnya dengan lumpur melakukan aksi treatrikal. Satu tuntutan mereka, yakni mendesak Pemkot Bandung mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan relokasi PKL Jln. Merdeka ke basement BIP dan biaya sewa lapak yang tidak sesuai kesepakatan
“Kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran. Memang pemkot menyatakan ada pelaku usaha PKL yang memiliki karyawan, kami akui faktanya ada, tapi riilnya kami yang jadi korban,” ungkap perwakilan Gampar, Onay, kemarin.
Pelaku usaha yang memiliki karyawan, ujar Onay, akan bertahan dengan kondisi saat ini. Berbeda dengan PKL kecil seperti dirinya dan rekan-rekan lainnya. “Kami enggak bisa bertahan, belum lagi intrik-intrik di dalamnya, ada pengusaha PKL yang mengatasnamakan koordinator. Makanya kami turun ke jalan,” ungkapnya.
Onay dan sejumlah rekannya sempat mengikuti program relokasi. Data dari koordinator PKL Merdeka, yakni Linda, tercatat ada sekitar 70 PKL, padahal PKL yang ada hanya 54 orang. “Saya juga dulu ikut program (relokasi, red), katanya coba dulu, tentunya sudah kami buktikan. Tapi relokasi bukan solusi. Solusinya, serahkan penataan PKL pada PKL sendiri karena yang tahu di lapangan ‘kan PKL sendiri,” ujar Onay.
Perwakilan PKL sendiri sempat melakukan audiensi dengan pihak Pemkot Bandung selama 1 jam. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Salah seorang PKL Jln. Merdeka, Hari, yang ditemui usai audiensi mengaku kecewa atas sikap Pemkot Bandung yang enggam menanggapi keluhan mereka. Padahal, para PKL berharap pemkot turun tangan dan mengusut tuntas keganjilan yang ada.
“Kita ngerasa enggak dianggap. Padahal kita udah jelasin. Pemkot seolah enggak mau mengerti dengan menyerahkan urusan itu (koordinator) pada kami. Puguh kita datang ke sini buat minta bantuan,” kata Hari.
Mencari solusi
Sementara Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, selalu ada dinamika dalam menangani PKL. Biasanya, masing-masing PKL memiliki organisasi sendiri yang saling beseberangan. Karena itu, diharapkan masalah internal antar-PKL ini diselesaikan terlebih dulu. Namun pihaknya siap menjadi penengah bila berakhir buntu.
“Kita akan coba menengahi dan mencari solusi. Kepada PKL juga kita sarankan untuk menunjuk koordinator baru, yang menurut mereka tepat untuk berkomunikasi dengan kita,” katanya.
Ridwan pun menginstruksikan Satgasus PKL untuk memanggil Linda sebagai koordinator PKL Merdeka untuk dipertemukan dengan pihak PKL, pemkot hingga manajemen BIP.
(Galamedia)
