Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, langkah pembersihan itu perlu didukung semua pihak, baik di internal maupun di eksternal Polri.
Pasalnya, apa yang dilakukan Mabes Polri adalah untuk pembenahan kultur dan kinerja pelayanan jajaran lalu lintas pascaoperasi tangkap tangan yang dilakukan Propam Polri.
“IPW melihat ada prokontra yang kuat di internal Polri pascaoperasi tangkap tangan dalam dugaan suap di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro dan Polda Jatim tersebut. Prokontra ini makin kuat tatkala Mabes Polri melakukan operasi sapu bersih dan bedol deso terhadap perwira-perwira di kedua institusi lalu lintas itu,” terang Neta dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (3/5/2014).
Seharusnya lanjut Neta, prokontra ini tidak perlu terjadi, jika saja para elite Polri menyadari bahwa zaman sudah berubah dan reformasi Polri perlu didorong lebih kencang lagi.
Sehingga kinerja dan kualitas pelayanan Polri kian membaik. Pihak-pihak yang menolak pembersihan di tubuh Polri lanjut dia, bisa dikatakan sebagai perwira yang anti reformasi dan anti perubahan di tubuh Polri.
“Sebab itu, IPW mengimbau semua pihak agar mendukung dan memberi apresiasi pada penataan dan pembenahan di jajaran Lalu Lintas Polda Metro dan Polda Jatim. Dengan harapan pembenahan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, sehingga aksi percaloan di pelayanan lalu lintas benar benar bisa dihilangkan,” paparnya.
Lebih lanjut IPW berharap operasi senyap yang dilakukan Mabes Polrii ini harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten. Aksi-aksi percaloan SIM dan tembak KTP yang hingga puluhan juta rupiah harus segera dibersihkan. Setelah itu operasi senyap perlu menyentuh ‘aksi siram-siram’ untuk masuk SPN, Sespim dan Sespati.
“Begitu juga aksi mafia proyek yang mengemplang anggaran Polri hingga puluhan miliar rupiah perlu disergap operasi tangkap tangan Mabes Polri. Tujuannya agar Polri benar-benar berubah dan tidak hanya jajaran lalu lintas yng menjadi bulan-bulanan operasi senyap,” tukasnya.
(Okezone)
