Menurut Menhub, pembangunan kereta cepat tersebut merupakan usaha dirinya melayani rakyat Indonesia. “Kalau alasan Pak Jonan (menolak kereta cepat) karena profit perusahaan, saya bisa setuju. Tapi kalau untuk lain-lain, saya mau katakan, saya ini melayani rakyat,” ujar Mangindaan, Rabu (2/7/2014).
Dia menjelaskan, perkembangan KA di Indonesia saat ini sudah cukup baik dengan adanya peningkatan pelayanan dalam beberapa tahun belakangan. KA akan semakin baik dengan selesainya double track dari Jakarta-Surabaya.
Namun, Mangindaan mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat semua pihak puas diri sehingga peningkatan kecepatan KA tidak disetujui. Padahal menurutnya, peningkatan kecepatan KA merupakan hal yang penting setelah infrastruktur KA selesai.
“Kalau saya ya, permasalahan kita sekarang adalah transportasi, kecepatannya, kebutuhannya. Kalau sekarang harus menyelesaikan masalah tranportasi itu. Misalnya, PT KAI mau menaikkan tarif KA, saya bilang nanti dulu, harus memperhatikan sosial,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan menilai megaproyek Shinkansen alias kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menelan investasi sekitar Rp 56 triliun tidak berkeadilan.
“Soal kereta cepat Jakarta-Bandung, saya yang paling menentang. Itu tidak berkeadilan,” kata Jonan dalam CEO Speaks on Leadership Class di Universitas Binus, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Jonan mengatakan, dirinya menolak pembangunan proyek itu jika didanai dengan anggaran APBN, baik langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibanding mengembangkan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.
(kompas)
