Jumlah kredit macet para guru ini mencapai Rp 1,6 miliaran yang berada di lebih dari dua bank. Guru-guru ini rata-rata mengajukan pinjaman RP 20-30 juta.
Untuk membahas kredit macet ini, Dinas Pendidikan, Asisten Pembangunan dan beberapa bank menggelar rapat kerja. “Kredit yang macet mencapai Rp 1 miliar. Rapat kerja itu lebih ke mencari solusi antara pihak bank dan juga Disdik,” kata Asisten Pembangunan Pemkab Sumedang, Dede Hermasah, Rabu (9/7/2014).
Para guru ini meminjam ke berbagai bank padahal mereka juga sudah mengajukan pinjaman ke bank milik pemerintah daerah yang langsung dipotong dari gaji yang mereka terima setiap bulan. “Para guru ini mengajukan pinjaman lagi padahal gaji mereka itu sudah dipotong untuk membayar cicilan utang ke Bank Jabar,” kata Kepala Disdik Sumedang, Eem Hendrawan.
Menurut Eem, para guru ini meminjam ke bank dan biasanya dikoordinasikan oleh bendahara di UPTD.
“Gaji yang telah dipotong oleh bank BJB itu diserahkan ke bendahara, biasanya para guru ini mengajukan lagi pinjaman ke bank lain, sehingga penghasilanya menjadi minus,” katanya.
Akibat gajinya sudah minus, ujar Eem, pihak bank tetap melakukan pemotongan melalui bendahara. “Akibatnya orang yang tak punya utang terkena potongan juga. Misalnya di bendahara itu pegang uang Rp 200 juta untuk gaji tapi ada potongan membayar utang ke bank Rp 100 juta. Maka yang Rp 100 juta milik pegawai yang tak punya utang akhirnya dipotong juga,” kata Eem.
Menurutnya, guru yang tak punya utang terkena imbasnya dan baru mendapat gaji setelah tanggal 10 ke atas. “Adaketidakadilan dan kami sedang berupaya supaya bank jangan melakukan pemotongan seperti itu,” katanya.
Sementara itu beberapa guru di sebuah SD yang ada di Kecamatan Sumedang Utara mengeluhkan soal gaji mereka yang belum cair.
“Tolong muat (di media) soal derita guru- guru yang belum dapat gaji akibat gajinya dipotong untuk membayar utang guru yang pinjam ke bank tapi gajinya sudah minus,” kata beberapa guru dari Sumedang Utara tersebut.
(jabar.tribunnews.com)
