“Sebagai Bupati, saya tidak pernah menerima legalitas Singaparna sebagai kota terkotor kedua di Indonesia,” akunya disela acara Jumat bersih di kawasan alun-alun Singaparna, Jumat (8/8/2014).(baca : Singaparna Tasikmalaya Kota Terkotor Kedua di Indonesia )
Namun, lanjut Uu, Singaparna sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya masih butuh pembenahan khusus, terutama terkait penertiban PKL dan masalah kebersihan.
“Penanganan PKL dan sampah memang membutuhkan perhatian khusus. Tidak hanya Singaparna, tapi juga kota lainnya di kabupaten, yakni Manonjaya dan Ciawi,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Singaparna disebut-sebut sebagai kota skala kecil terkotor kedua di Indonesia tahun 2014, hasil kajian pemerintah pusat. Kondisi ini mengundang keprihatinan warga Singaparna. Salah satunya adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Arif Rachman.
“Saya merasa terkejut dan malu Singaparna mendapat predikat seperti itu. Singaparna memang belum tertata dengan baik. Kita berharap Pemkab mulai fokus ke pembenahan kawasan ibu kota,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Uu mengajak seluruh warga Kota Singaparna untuk berperan aktif memelihara kebersihan. Tidak hanya di lingkungan masing-masing, tapi juga di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal dan alun-alun. Ketiga prasarana publik itu berada dalam satu kawasan dan rata-rata belum terlihat asri.
“Masalah kebersihan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tapi warga juga memiliki andil. Yaitu selalu menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing, serta jika kebetulan berada di tempat-tempat umum, jangan buang sampah sembarangan. Sikap bersih ini harus dimulai dari sekarang,” harap Uu.
(tribunnews.com)
