“Ini yang saya tekankan kepada kawan-kawan, tapi saya minta kawan-kawan media jangan mengeksplore ini secara berlebihan karena gerakan-gerakan yang tanda kutip yang dilakukan tentu ada nuansa politik. Secara keseluruhan kawan Hindu di Bali tetap sangat toleran terhadap kawan-kawan lain untuk melaksanakan keyakinan dan agamanya,” jelas Yudha saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/8/2014).
Yudha juga sudah mengecek soal isu ini ke Kanwil Agama Provinsi Bali. Jadi kasus ini berawal dari surat dari perusahaan-perusahaan BUMN kepada karyawannya pada Ramadan lalu, agar memakai pakaian muslim. Mungkin terjadi kesalahpahaman, mengingat di Bali mayoritas bukan muslim.
Akhirnya ada gerakan dari The Hindu Center Of Indonesia dibawah pimpinan Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang meminta agar surat seperti itu tak berlaku di Bali.
Dengan adanya keberatan dari The Hindu Center, akhirnya kepala BUMN di Bali meniadakan surat itu, akhirnya soal pemakaian busana muslim itu tidak wajib berlaku untuk semua.
“Justru Kepala BUMN di Bali bisa memahami kawan The Hindu Center, sehingga kemudian pakaian itu tidak diberlakukan untuk semua,” tegas dia.
“Saya kira begini kan secara normatif setiap, warga negara diberikan hak untuk melaksanakan ibadah dan keyakinan tapi juga tentu kita harus melihat kondisi wilayah. Jadi kalau misalnya di sebuah masyarakat yang mayoritas pemeluk agama tertentu harus menghargai eksistensi yang bersangkutan,” tambah dia.
(detik.com)
