Demonstrasi FPI yang berujung ricuh membuat Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama berniat untuk membubarkan ormas tersebut. Namun rencana itu ditentang Fraksi Gerindra DKI dengan menganggap tidak logis karena masih ada aturan mengenai ormas.
“Nggak bisa itu Mendagri. Ada UU Ormas. Jangan sembarangan ngomong. Itu usulan boleh, tapi intinya ngerem diri,” kata M Taufik di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).
Ia menjelaskan protes yang disampaikan FPI bukan tanpa sebab. Pasalnya saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilgub DKI melalui Gerindra, FPI justru mendukung. Menurutnya, protes FPI karena adanya ungkapan Ahok dan kebijakan yang menyimpang dari janjinya dulu.
“Kenapa dia (FPI) ribut? Karena di tengah perjalanannya ada ungkapan menyakiti. Ada keputusan yang tidak mesti terjadi. Keputusan yang nabrak aqidah Islam. Melarang memotong hewan kurban di SD. Yang jualan kurban di trotoar. Kan sudah ada Perda. Dan dipertegas bilang hewan kurban. Kurban kan soal agama,” ujarnya.
Ia mengatakan penolakan FPI adalah reaksi dari cara memimpin Ahok selama ini. Ia menilai Ahok adalah bensin dari api yang dikobarkan FPI.
“Jadi harus hati-hati. Jangan menyalahkan sepihak. Kalau nggak ada pemicunya, FPI nggak bergerak. Anarkis nggk boleh. Tapi muncul karena ada pemicunya. Dagang di trotoar dilarang, tapi kenapa Ingub itu mempertegas soal hewan kurban. Itu seluruh umat Islam tersinggung,” lanjutnya.
Karena itu, ia menyarankan Ahok dan FPI bertemu dalam forum silaturahmi. Menurutnya, Ahok harus mengikutkan organisasi Islam untuk keputusan yang terkait di dalamnya.
“Duduk bareng. Kalau ada yang mau memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan keagaman, panggil ahlinya. Jangan sok tau. Kalau berhubungan Katolik, panggil ‘kira2 kalau saya buat keputusan ini menyinggung nggak?” pungkasnya.
(detik.com)
