Namun berdasarkan informasi tertulis resmi dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat dan Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan M. Yugi Hartiman Kamis (23/10/2014), disampaikan bahwa pemberitaan terkait pemeringkatan kota macet di Indonesia tidak sesuai dengan substansi.
Dijelaskan bahwa, 21 Oktober 2014 lalu bertempat di Hotel Milenium Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan RI hadir sebagai narasumber dalam forum Wartawan Perhubungan pada forum diskusi tentang Rencana Penerapan ERP (electronic road pricing) di Indonesia.
Dalam forum tersebut dibahas rencana penerapan ERP untuk membatasi lalu lintas, dengan menggunakan data lalu lintas Direktorat BSTP Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Tahun 2010.
Ditegaskan oleh Yugi bahwa pada forum tersebut tidak membahas masalah kemacetan lalu lintas maupun pemeringkatan kota-kota macet di Indonesia.
“Pemberitaan terkait pemeringkatan kota macet di Indonesia yang antara lain menempatkan Kota Bogor sebagai kota termacet tidak sesuai dengan hasil diskusi pada forum wartawan perhubungan tersebut,”katanya.
Selain itu, lanjut Yugi, pihaknya belum pernah merilis pemeringkatan kota-kota macet di Indonesia.
Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan, masalah transportasi sudah menjadi skala prioritas Pemerintah Kota Bogor. “Saya bersama jajaran Pemkot Bogor akan tetap fokus mengurai masalah kemacetan,”kata Bima.
(poskota)
