Terkait arahan Presiden ini, pengamat politik UGM Ari Dwipayana menuturkan bahwa saat itu struktur organisasi di masing-masing kementerian memang tumpang tindih. Para menteri harus berani merampingkan struktur.
“Para menteri didorong untuk reorganisasi, reformasi kelembagaan hingga ke level mikro di tingkat kementerian. Selama ini ada overlapping, tumpang tindih, strukturnya gemuk. Jadi perlu penyederhanaan struktur organisasi,” kata Ari saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon, Senin (27/10/2014).
Selain mereformasi sistem, para menteri juga ditantang untuk mereformasi aparatur alias orang-orang yang sudah ada di kementerian saat ini. Orang yang tepat harus ditempatkan di posisi yang tepat.
“Masalah tidak hanya reformasi sistem, tapi juga reformasi aparatur. Apa orang-orang di kementerian itu orang yang tepat untuk menjalankan tugas yang diembannya,” ucap Ari yang merupakan mantan anggota Tim 11 ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet perdana yang berlangsung selama hampir dua jam. Dia menitipkan pesan khusus kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk mengawal penyederhanaan organisasi ini.
“Prioritaskan pada rakyat, kalau bisa lakukan penyederhanaan organisasi agar kerja lebih efektif dan efisien, saya minta Menpan kawal hal ini, Pak Yuddy,” pesan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Setelah rapat, Yuddy mengaku mendapat arahan khusus terkait hal tersebut. Ia diberi arahan untuk menghindari overlapping.
“Presiden bilang tidak ada egosektoral, kalau ada fungsi sama harus dijelaskan, misalnya masalah kemaritiman harus ada di kemaritiman. Tidak boleh ada overlaping. Anggaran tidak boleh ada yang kebuang,” ujar Yuddy.
(detik.com)
