Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono mengatakan, warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta tersebut sebagian besar berasal dari Cirebon. “Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokas) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat huni. Tinggal di atas laut begitu,” kata Heru, kemarin.
Pihaknya saat ini tengah mendata jumlah warga yang akan direlokasi. Selain itu juga melihat ketersediaan hunian yakni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dirinya memperkirakan jumlah rusunawa yang ada di Jakarta tidak mencukupi dengan banyaknya warga. “Kalau tunggu rusun kan lama. Makanya kami harus pikirkan. Menkoperekonomian harus bantu pikirkan itu juga dong,” ucapnya.
Dikatakan Heru, pihaknya hanya akan mengakomodir bagi warga yang memiliki KTP DKI. Sementara untuk yang ber-KTP luar DKI akan diserahkan kepada pemerintah pusat. “Kalau itu warganya tidak ber-KTP DKI, pemerintah pusat bantu. Kebanyakan juga tidak ber-KTP DKI. Ini mesti dipikirkan pemerintah pusat juga,” katanya..
Menurut Heru, warga yang bermukim di lokasi tersebut pernah ditertibkan pada tahun 2009-2010. Namun warga kembali menempati lahan tersebut karena daya tariknya bagi nelayan. “Saya sudah pernah tertibkan itu. Tapi muncul lagi karena mereka kan nelayan. Tinggal di situ, kerja juga di deket situ. Ya itu kebutuhan hakiki,” pungkasnya.
(poskota)
