Perubahan harga tersebut merupakan dampak dari rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi kereta api jarak jauh. Nantinya subsidi itu akan dialihkan ke kereta komuter dan KRL. Sebab, penumpang kereta api komuter dan KRL setiap hari selalu bertambah tiap tahunnya. Kepastian itu dikatakan oleh Kepala Humas PT KAI Makmur Syaheran kemarin (30/9).
Menurut Makmur, kenaikan itu memang harus diberlakukan oleh PT KAI. Pasalnya, jika harga tidak berubah, maka perusahaan operator kereta api itu akan menanggung kerugian. Karena harus menutupi biaya operasional kereta api.
“Dengan dicabutnya PSO otomatis harga juga berubah,” jelasnya.
Menurut Makmur, sebenarnya harga tarif bisa dikatakan tidak dinaikkan. Namun kembali ke harga normal sebelum disubsidi. Dia mencontohkan kereta api Kertajaya jurusan Surabaya-Pasar Senen. Sebelum disubsidi pemerintah harga tiket kereta api ekonomi itu Rp 100 ribu.
Setelah disubsidi, harganya hanya 55 ribu. Sedangkan Rp 45 ribu dibayar oleh pemerintah. Sama juga dengan kereta api Jurusan Pasar Senen ke Stasiun Poncol Semarang. Awalnya harga tiket Rp 80 ribu. Akhirnya pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 35 ribu.
“Sehingga warga hanya membayar Rp 45 ribu,” paparnya.
Namun pihaknya belum bisa memberikan informasi berapa persen perubahan tarif untuk Kereta Api Jarak Jauh. Menurut Makmur ada banyak pertimbangan. Misalnya jarak dari satsiun asal ke tujuan dan ramai tidaknya jurusan tersebut.
Lebih lanjut, Makmur yakin bahwa perubahan itu tidak akan berdampak pada masyarakat pengguna transportasi kereta api. Pasalnya kebijakan menormalkan tarif KA itu sudah pernah dilakukan PT KAI pada triwulan pertama tahun 2014. Saat itu, Kemenhub juga menarik subsidi yang diberikan pada PT KAI.
“Hasilnya tidak ada penurunan jumlah penumpang. Sebab, daya beli masyarakat sekarang sudah tinggi dan orang sudah paham bahwa jika menggunakan kendaraan darat pasti macet,” ujarnya.
Bambang Eko Martono, Direktur Komersial PT KAI mengatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi tersebut. Sebab, saat ini kereta komuter dan KRL setiap harinya dipadati oleh penumpang.
“Setiap hari selalu padat. Sehingga butuh penambahan fasilitas. Namun kami masih menunggu kepastian keputusan dari Kemenhub,” jelasnya.
Dia menjelaskan dari data milik PT KAI, perbandingan jumlah penumpang untuk Kereta komuter dan kereta api jarak jauh pun sangat jauh. Kereta api jarak jauh setiap tahun total jumlah penumpang mencapai 70 juta orang. Sedangkan komuter dan KRL jumlahnya mencapai dua kali lipatnya. Yaitu mencapai 200 juta penumpang.
Menurut Bambang, dengan dialihkanya Public Service Obligation (PSO) dari kereta api jarak jauh ke KRL dan komuter, maka pemerintah akan memperbaiki fasilitas kereta jarak pendek. PT KAI pun sudah berancang-ancang menambah sejumlah fasilitas. Seperti penambahan frekuensi kereta api dan mengganti lokomotif yang sudah tua dan rusak.
Untuk penambahan lokomotif misalnya, PT KAI dalam dua tahun terakhir ini terus membeli lokomotif baru. Tahun lalu PT KAI memesan 100 lokomotif dari Amerika Serikat. Sedangkan tahun ini, sebanyak 50 lokomotif sudah dipesan dari Jerman. Tak hanya lokomotif, pihaknya pun juga akan menambah jumlah gerbong. Saat ini, kata dia, yang tersedia baru 700 gerbong.
“Nantinya akan kami tambah menjadi 1500 gerbong,” ucap Bambang.
Selain KRL dan Komuter, menurut Bambang, subsidi itu akan dialihkan ke kereta perintis. Seperti kereta di Medan Sumatera Utara dan di Sulawesi Selatan yakni di Makasar ke Pare-Pare. Saat ini di Medan msih dalam tahap pembangunan. Sedangkan di Makasar ke Pare-Pare pembangunannya sudah dimulai. Kemungkinan tahun depan jalur kereta api itu sudah bisa berjalan.
Tahun ini, PSO yang didapatkan oleh PT KAI sebesar Rp 1,2 triliun. Untuk rinciannya yakni Rp 640 miliar ke kereta api Komuter dan KRL. Sedangkan sisanya sebesar Rp 560 miliar ke kereta api lokal dan jarak jauh. Untuk tahun depan, Bambang mengatakan komposisi untuk KRL dan Komuter akan ditambah.
“Namun kami belum mendapatkan data dari Kemenhub,” tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana menghapuskan subsidi untuk kereta api jarak jauh dan jarak menengah. Karena subsidi yang diberikan selama ini kurang mengena. Sebab, kereta api jarak jauh tidak setiap hari selalu dipadati penumpang. Berbeda dengan kereta api komuter dan KRL yang setiap hariya bisa mengangkut 700 ribu orang.
(jpnn)
