Bahkan, ia telah melayangkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Jadi, biar FPI tahu, ini kali pertama ada gubernur di Indonesia, saya, Plt Gubernur DKI Jakarta, minta membubarkan dia (FPI),” kata Basuki dengan suara meninggi, di Balai Kota, Senin (10/11/2014). [Baca: Di Depan Lulung dan Taufik, Rizieq Bicara soal Gubernur Tandingan]
Ia pun meminta FPI untuk tidak terus berlindung di balik hukum ataupun di balik para anggota DPRD DKI Jakarta. Naiknya Basuki menjadi gubernur DKI sudah berdasarkan konstitusi yang berlaku.
Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pasal 203 tentang kekosongan kepala daerah, wakil kepala daerah berhak menggantikan posisi yang ditinggalkan kepala daerah.
“FPI jangan merasa berada di atas hukum, ini negara hukum Indonesia, ada konstitusinya. Jadi, kamu, FPI, enggak bisa menginjak-injak hukum seenaknya. Makanya, saya minta Anda dibubarkan,” kata Basuki lagi.
Menurut Basuki, tindakan ricuh FPI, yang menolaknya menjadi gubernur DKI beberapa waktu lalu di Gedung DPRD DKI, bukanlah yang pertama.
Sebelumnya, kata dia, FPI kerap melakukan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta. “Hanya proses pembubarannya mesti ada yang kirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin selama ini pejabat-pejabat publik enggak mau ribut (sama FPI),” kata Basuki kesal. (kompas.com)
