Kedekatan personal antara Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Wali Kota Bogor Bima Arya bisa menjadi jembatan dalam menjalankan terobosan.
Antara lain merealisasikan dan menterjemahkan jargon politik revolusi mental di program-program pemerintahan.
“Bisa jadi hubungan kedekatan ini akan sangat memudahkan mentransfer dan mengimplementasikan konsep-konsep revolusi mental. Kota Bogor bisa menjadi pilot project-nya,” kata Yuddy, saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Jabar, Sabtu (1/11/2014) malam.
Terlebih, lanjut Yuddy, Bima Arya memiliki kemampuan yang baik sebagai kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Salah satunya menjadikan Kota Bogor sebagai zona Integritas, di mana dalam program tersebut mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan transparansi dalam anggaran,” tutur Yuddy.
Yuddy optimistis bahwa revolusi mental dapat diwujudkan, seperti halnya dalam kunjungan yang dilaksanakannya hari ini. Wali Kota Bogor mengundang juga Wakil Wali Kota Usmar Hariman, Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, perwakilan anggota dewan, dan pejabat SKPD.
“Dalam kunjungan ini, Wali Kota tidak sendiri tapi juga mengundang semua jajarannya, jadi ada transfer gagasan ke jajaran di bawahnya bagian dari percepatan revolusi mental,” ucap Yuddy.
Yuddy menambahkan, revolusi mental dimulai dari cara berpikir dan paradigma untuk seluruh birokrat yang selama ini berpikir secara priyayi sekarang berubah menjadi pelayan masyarakat.
“Jadi birokrat di daerah itu tidak lagi jadi priyayi, mereka harus berpikir untuk melayani masyarakat, turun ke lapangan, menemui warganya, tanpa ada protokoler, langsung turun meninjau, jadi kelihatan apa yang sesungguhnya telah dijalankan,” ujar Yuddy.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut positif apa yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB, dan siap untuk menjalankannya secara bertahap.
“Ini menarik, karena sudah saatnya pejabat pemerintahan yang dulunya berpikir priyayi, kini berpikir sebagai pelayan masyarakat. Turun langsung ke rakyat,” tukas Bima.
Bima mengatakan, pihaknya telah memulai birokrasi reformasi dari awal pemerintahannya. Termasuk menjadikan Bogor sebagai Kota Zona Integritas, di mana pemerintahannya menjalin kerja sama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Kita sudah mengeluarkan kebijakan untuk seluruh pejabat eselon II melaporkan harga kekayaannya kepada negara, termasuk juga kedepan pejabat eselon III, hingga camat dan lurah wajib melaporkan kekayaannya,” jelas Bima Arya.
“Kita akan minta bimbingan dari KPK karena untuk mengisi laporan tersebut cukup sulit,” pungkas Bima.(kompas)
Comment
